01 Oktober 2020

Lindungi Warga Dari COVID-19, Fokusmaker Desak Pilkada 2020 Ditunda

Berita Golkar - Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) mengusulkan agar pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020. Sekretaris Jenderal Bakornas Fokusmaker, Azka Aufary Ramli, menilai pemerintah harus mempertimbangan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," ujar Azka Ramli kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

"Ini bukan soal hak konstitusi, hak memilih atau hak untuk dipilih, namun ini mengenai keselamatan jiwa tiap individu yang memiliki hak hidup dan hak suara tersebut,” imbuh Azka.

Baca Juga: Anti Kampanye Hitam, AMPG Tekankan Politik Santun di Pilkada Lampung Timur

Azka menambahkan, ada 45 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 masuk dalam zona merah Covid-19. Menurutnya, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.

Azka menyebut alokasi anggaran Pilkada dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih prioritas. Yaitu penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Azka menyebut keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama dan tidak bisa di negosiasikan.

Sementara itu pengurus Bakornas Fokusmaker, Raditya Kagiswana, menilai akan timbul masalah dalam partisipasi pemilih.

Baca Juga: Kosgoro 1957 Jagokan 2 Nama Kader Ini Jadi Kandidat Kuat di Musda Golkar Kota Bekasi

“Setelah melakukan berbagai diskusi dan kajian, kami memperkirakan akan timbul masalah baru yang bukan saja dari sisi kenaikan jumlah kasus Covid-19, juga akan terjadi penurunan partisipasi pemilih atau naiknya tingkat golput yang tentunya tidak kita harapkan,” jelasnya.

Raditya meyebut saat ini tidak hanya berpikir secara optimis, namun di saat yang bersamaan harus juga realistis menyikapi imbauan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan ketat.

"Padahal, tingkat kedisiplinan masyarakat kita masih rendah, sehingga jika tidak diikuti dengan penindakan tegas maka masyarakat akan sulit mengikuti himbauan tersebut," ungkapnya.

Baca Juga: Gus Adhi dan SOKSI Bali Beri Pelatihan Pengoperasian Dan Perbaikan Alsintan Bagi Petani Binaan di Jembrana

Pengurus Bakornas Fokusmaker lainnya, Reyhan Raafianto, yang juga mengungkapkan sejumlah pandangan perlunya Pilkada 2020 ditunda.

“Pemilu 2014, Pemilu 2019, bahkan tiap pesta demokrasi kita sudah lalui dengan persoalan yang selalu sama, transparansi perolehan suara, jangan biarkan masalah ini tetap terjadi," ungkapnya.

Reyhan menyebut suara-suara untuk melakukan golput sudah digaungkan. "Kita asumsikan Pilkada 2020 tetap dilakukan, dengan suara golput sedemikian besar persentasenya, dan tingkat keberhasilan dan suara yang masuk seberapa persen juga."

Baca Juga: Jerinx SID dan Istrinya Bercumbu di Mobil Tahanan, Supriansa Ingatkan Pihak Kejaksaan

"Bukankah ini akan menjadi sebuah paradoks daripada memperjuangkan hak memilih, hak dipilih, hak konstituti rakyat, dan transparansi demokrasi terbuka Indonesia?” ungkapnya.

Pemerintah Seharusnya Dengar Aspirasi Masyarakat

Reyhan menilai pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai penundaan Pilkada 2020. Bahkan, dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, sudah menyampaikan pendapat untuk menunda Pilkada 2020.

"Prioritas penanganan pandemi yang lebih menitikberatkan sisi ekonomi, akan mengorbankan penanganan dari sisi kesehatan," ungkapnya.

Padahal, jika penanganan sisi kesehatan dapat dilaksanakan seara akan membawa efek domino dari pemulihan ekonomi. "Hal tersebut telah terjadi di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura," pungkasnya.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Desak Polisi Ungkap Motif Tak Terpuji Pelaku Vandalisme Musala di Tangerang

DPR-Pemerintah Sepakat Pilkada 9 Desember 2020 Jalan Terus

Sebelumnya diberitakan Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Dilansir Kompas.com, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

"Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Baca Juga: Ketua AMPI Sultra Radhan Algindo Nilai Kaum Milenial Punya Pemikiran Seksi dan Kaya Inovasi

Komisi II juga meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Menurut Doli, revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring. Tidak hanya itu, PKPU juga diharap memuat diwajibkannya penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Selanjutnya, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

"Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020," ujar dia. {tribunnews}

fokus berita : #Azka Ramli #Reyhan Raafianto