06 Oktober 2020

Ini Empat Kader Golkar Yang Nekat Maju di Pilkada Serentak Riau Tanpa Restu Partai

Berita Golkar - Meski Partai Golkar sudah memutuskan 9 Pasangan Bakal Calon yang akan bertarung di Pilkada Serentak Riau, namun masih ada beberapa kader Golkar yang nekat maju di Pilkada tanpa dukungan partai Golkar.

Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada empat kader Golkar yang maju di Pilkada Serentak tanpa restu partai, mereka adalah Afrizal Sintong di Rokan Hilir, Indra Putra di Kuansing, Supriati di Indragiri Hulu dan Nasarudin di Pelalawan.

Dua diantaranya dikabarkan sudah pindah ke Partai Nasdem, mereka adalah Afrizal Sintong dan Indra Putra. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya menghargai kader-kader partai beringin yang ingin membangun daerahnya dengan maju di Pilkada.

Baca Juga: Arif Fathoni Harap Bawaslu Adil Tertibkan APK Paslon di Kota Surabaya

Namun, partai tentu memiliki sikap tegas kepada setiap kader yang memiliki agenda politik berbeda dengan keputusan Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto.

"Mereka tidak boleh pakai atribut partai. Partai ini kan organisasi resmi, organisasi formal, hanya calon resmi Golkar yang boleh pakai atribut Golkar. Dengan segala hormat, mereka tidak boleh pakai atribut apalagi jaringan Partai Golkar," ujar Doli usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) DPD I Golkar Riau di Pekanbaru, Senin (5/10/2020).

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Riau, Ikhsan mengatakan, fenomena ini merupakan bukti dan indikator bahwa Golkar adalah partai yang memiliki sumber daya manusia berlimpah.

Baca Juga: Ini Deretan Program Mahyunadi-Lulu Kinsu Untuk Perubahan Kutai Timur Makin Maju

Meskipun, sama-sama diketahui, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sudah mengeluarkan 9 Surat Keputusan (SK) dukungan di Pilkada kepada 9 Paslon yang merupakan kader Golkar maupun dikaderkan oleh Golkar.

"Kalaupun ada si A, B, C dan D (yang membelot), itu kan hak politik mereka yang tak bisa dilarang. Tapi kan ada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur, termasuk juga Peraturan Organisasi (PO), termasuk juga perintah ketum. Kita di daerah akan menyikap dengan arif dan bijaksana, intinya kita ikut perintah Ketum saja lah, Insya Allah kita tegas," kata Ikhsan, Rabu (9/8/2020). {goriau}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia #Afrizal Sintong