06 Oktober 2020

Menko Airlangga Tegaskan Omnibus Law Rapikan 43 Ribu Regulasi Yang Bikin Daya Saing RI Rendah

Berita Golkar - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, ada 43.600 regulasi yang membuat daya saing Indonesia lemah dan dirapikan melalui omnibus law. ’’Sebelum pandemi Covid-19, ada sekitar 43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN,’’ ujarnya dalam rapat paripurna.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, dia menyebut ada program perlindungan kepada masyarakat, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Juga angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik UMKM maupun koperasi.

Ketum Partai Golkar itu menyebutkan, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi juga membutuhkan skema perlindungan baru. Perlindungan itu berupa program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yakni cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk upskilling maupun reskilling serta akses informasi pasar tenaga kerja.

Baca Juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Sarmuji Optimis Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Bisa Tercapai

"Dengan demikian, pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai," tegasnya.

Airlangga juga menyatakan bahwa UU tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti pekerja. Dia juga memastikan, perlindungan pekerja dalam UU omnibus law akan lebih mengakomodasi insentif dan hak para pekerja.

Bukan hanya itu, dia juga memastikan bahwa kehadiran UU tersebut menambah jaminan bagi pekerja. Di antaranya, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. ’’Ini pun tidak menghilangkan manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan pensiun. Tanpa membebani iuran ke pekerja dan pengusaha,’’ imbuh dia. {jawapos}

fokus berita : #Airlangga Hartarto