06 Oktober 2020

Jika Tak Percaya Anggota DPR, Azis Syamsuddin Tantang Jangan Dipilih Saat Pemilu

Berita Golkar - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menanggapi respons penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Azis mengatakan, jika masyarakat tidak lagi percaya DPR, tidak perlu memilih partai atau anggota DPR yang saat ini menduduki kursi di Senayan pada Pemilu berikutnya.

Bahkan, Pilkada pun tidak perlu memilih pasangan calon yang diusung partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja. "Kalau nanti tidak percaya nanti pada saat pemilu tidak dipilih. Nanti pada saat Pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu," ujar Azis di Jakarta, Selasa (6/10).

Namun, menurutnya, anggota DPR atau partai itu akan tetap melanggeng ke Senayan selama masyarakat itu memilih mereka kembali di Pemilu 2024. Azis serahkan pilihan itu kepada masyarakat.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Nilai Kontroversi RUU Cipta Kerja Itu Dinamika Demokrasi

"Sepanjang rakyatnya memilih di tahun 2024 dia akan masuk lagi di dalam parlemen threshold kan begitu. Yang menilai itu masyarakat," kata politikus Golkar ini.

Azis menegaskan, keputusan yang diambil DPR merupakan kolektif kolegial dari sembilan fraksi. Bukan lagi menjadi keputusan personal, tetapi pengesahan undang-undang itu menjadi keputusan institusi.

"Nah terhadap DPR kita akan maksimal, berusaha dan di DPR ini kolektif kolegial tidak bisa komando kolektif kolegial dari 9 partai. Sehingga putusan ini bukan putusan personal tapi keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari sembilan partai yang ada di sini," ucapnya.

Baca Juga: Ace Hasan Pastikan RUU Cipta Kerja Jadi Angin Segar Terwujudnya Industri Halal Indonesia

Azis menilai, sudah biasa undang-undang yang dihasilkan DPR mendapatkan pro dan kontra. Bukan hanya UU Cipta Kerja. Azis bilang hampir 90 persen undang-undang itu digugat di Mahkamah Konstitusi.

"Jadi bukan hanya UU Cipta Kerja saja pro dan kontra. Kalau kita lihat data sistemnya di MK yang digugat itu hampir 90 persen. Digugat di MK. Sehingga DPR sebagai masukan untuk introspeksi ke depan baik secara prosedur, baik secara substansi sehingga mekanisme tata tertib itu diikuti," kata dia. {merdeka}

fokus berita : #Azis Syamsuddin