08 Oktober 2020

Andi Sinulingga Ungkap Gubernur Anies Tak Pernah Diajak Bicara Untuk Uji Publik UU Cipta Kerja

Berita Golkar - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak pernah diajak berbicara terkait satuan tugas (Satgas) bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law. Hal itu disampaikan Anies kepada politikus Golkar, Andi Sinulingga.

"Saya sudah konfirmasi langsung ke Gubernur DKI Anies Baswedan, beliau bilang tidak pernah dikonfirmasi dan di ajak bicara terkait SK Satuan tugas bersama pemerintah dan kadin untuk uji publik mengenai omnibus law," kata Andi kepada merdeka.com, Kamis (8/10).

Sebelumnya diketahui pada 16 Desember 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeluar surat keputusan bernomor 328 tahun 2019.

 

Baca Juga: Troy Satria Bakal Rangkul Kaum Muda Banua Yang Tertarik Politik Ke Dalam AMPG Kalsel

Dalam surat tersebut menetapkan 127 anggota Satuan Tugas (Satgas) bersama pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law. Terdiri dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, kepala daerah, akademi, dan tokoh masyarakat.

Beberapa pengusaha dan tokoh masyarakat yang menjadi anggota Satgas antara lain James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, Haryadi Sukamdani, Indroyono Soesilo, Suryadi Sasmita, Carmelita Hartoto, Anies Baswedan, Abdullah Azwar Anas, Suryo Pratomo, Wahyu Muryadi, Tito Sulistio, John Prasetyo dan Umar Juoro.

Tugas Satgas ini antara lain melakukan konsultasi publik Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan serta melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi hasil konsultasi publik.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Pemerintah Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Jelaskan Pasal-Pasal Kontroversial

Satgas ini juga dapat melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi serta pihak lain yang dipandang perlu serta melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka konsultasi publik.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan seluruh proses pembahasan RUU Cipta Kerja sangat terbuka dan dilakukan transparan. Pemerintah bahkan melibatkan seluruh pihak dan pemangku kepentingan untuk sama-sama melakukan pembahasan di RUU tersebut.

"Kami ingin jelaskan dan garis bawahi ketua Baleg, pembahasan sangat terbuka libatkan berbagai pemangku kepentingan meskipun tidak dapat memuaskan semua pihak," kata Menko Airlangga dalam sidang rapat paripurna, Senin (5/5).

Baca Juga: Milad Ke-41, Edy Pratowo Ajak Al-Hidayah Sukseskan Food Estate di Kalteng

Menko Airlangga menyebut, tidak ingin ditutup-tutupinya pembahasan RUU Cipta Kerja maka hasil pembahasan selalu disampaikan langsung melalui lini masa. Bahkan pertama kalinya proses RUU disiarkan langsung oleh TV Parlemen dan dipancarkan lewat media digital, media sosial, termasuk youtube dan bisa diakses semua pihak.

"Liputan media atas RUU Cipta Kerja telah dimulai sejak pidato Presiden 20 Oktober lalu dan sampai rapat paripurna sore ini. Kami memandang, seluruh fraksi yang ikut dalam pengambilan keputusan, termasuk yang telah bersetuju RUU Cipta Kerja pada 3 Oktober, untuk itu kami hargai pembahasan tersebut," jelas dia. {merdeka}

fokus berita : #Andi Sinulingga. Anies Baswedan