09 Oktober 2020

Dito Ganinduto Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah

Berita Golkar - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mendorong dilakukannya langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk percepatan pembangunan ekonomi kawasan di provinsi Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

"Diperlukan strategi yang tepat, memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, dan terukur guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat sosial ekonomi (multiplier effect) bagi masyarakat di sekitarnya," ungkap Dito, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: Puteri Komarudin Pastikan UU Cipta Kerja Bantu UMKM Bertahan di Masa Pandemi Corona

Untuk itu legislator Partai Golkar ini meminta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah.

Juga PT. SMI (Persero) yang merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur, untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah.

"Terkait dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah tersebut maka diperlukan skema pendanaan yang didukung oleh PT. SMI dan penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh PT. PII dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019," jelas Dito.

Baca Juga: Menko Airlangga Tuding Aksi Buruh Tolak UU Cipta Kerja Ditunggangi Elit dan Intelektual

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam paparannya menyebutkan skenario yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Yakni dengan cara, mendorong investasi industri strategis, pembangunan infrastruktur, penguatan SDM, mendorong ekspor-TPT, substitusi impor, dan pengembangan sektor pariwisata.

"Penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 ini sejalan dengan skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tinggi, menyebar, dan inklusif, dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perokonomian regional dan nasional."

"Untuk itu Pemprov Jawa Tengah mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan delapan kawasan prioritas yang berbasis kerja sama regional," jelasnya.

Baca Juga: Milad Ke-41, Edy Pratowo Ajak Al-Hidayah Sukseskan Food Estate di Kalteng

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor (9/7/2019) lalu berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tersebut terdapat Tiga Quick Wins dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. Diantaranya, Kawasan Industri Brebes, Kawasan Industri Kendal, dan Kawasan Pariwisata Borobudur.

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi XI DPR diantaranya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi ( F-PKB), Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Indah Kurnia, Musthofa (F-PDIP).

Kemudian Muhammad Misbakhun, Sarmuji Puteri Anetta Komarudin (F-PG), selanjutnya Gus Irawan Pasaribu (F-Gerindra), Ali Ahmad, Alamuddin Dimyati Rois (F-PKB), Junaidi Auly (F-PKS), dan Ahmad Yohan (F-PAN).

Baca Juga: Bamsoet Dorong Pemerintah Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Jelaskan Pasal-Pasal Kontroversial

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dalam pertemuan ini turut dihadiri sejumlah mitra kerja Komisi XI DPR RI diantaranya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dirut PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan Dirut PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII).

Dalam pertemuan ini, Komisi XI DPR RI ingin mengetahui Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019. {dpr}

fokus berita : #Dito Ganinduto