11 Oktober 2020

Depinas SOKSI Minta Aparat Tidak Berlaku Represif Terhadap Para Pendemo UU Cipta Kerja

Berita Golkar - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) meminta aparat kepolisian tidak melakukan tindakan represif dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi tolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Justru pihak aparat keamanan harus mengedepankan upaya dialog antara buruh atau karyawan dengan Pemerintah dan juga pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Depinas SOKSI Ahmadi Noor Supit dalam rangka menanggapi perbedaan pendapat atau dinamika di tengah masyarakat antara Pemerintah-DPR dengan buruh soal pemahaman Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Melki Laka Lena Ungkap DPR dan Pemerintah Sudah Tampung Aspirasi Buruh Dalam 14 Pertemuan

"SOKSI meminta aparat negara untuk tidak represif, tetapi harus mengedepankan dialog," kata Supit kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Ia mengatakan reaksi masyarakat begitu dinamis, karena ada yang setuju dengan UU Cipta Kerja dan juga banyak lapisan masyarakat yang menolak disahkannya Omnibus Law. Kemudian masyarakat yang menolak dalam hal ini kaum buruh dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia.

"Aksi demo yang terjadi di Tanah Air melibatkan seluruh pihak yang terkait langsung dengan UU Cipta Kerja seperti buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya," ujarnya.

Baca Juga: Maman Abdurrahman Minta Masyarakat Tak Tersulut Provokasi Isu Negatif UU Cipta Kerja

Namun dalam aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja, dikatakan politisi Partai Golkar ini, diduga telah ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga terjadi bentrokan antara massa buruh dan mahasiswa dengan aparat kepolisian.

"Kita sangat menyayangkan ada tunggangan atau tumpangan-tumpangan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga penyaluran aspirasi (demonstrasi) yang dijamin oleh UU dalam sebuah negara demokrasi, itu harus tercemar dengan adanya perbuatan-perbuatan yang anarkis," ucap Supit.

Dia menduga aksi demo tolak UU Cipta Kerja yang berujung anarkis karena ada kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu yang tidak setuju disahkannya Omnibus Law, karena mempunyai pandangan yang berbeda dan keinginan-keinginan politik secara sepihak.

Baca Juga: Tamu Podcast Perdana Bamsoet, Airlangga Blak-Blakan Tentang UU Cipta Kerja Hingga Vaksin COVID-19

"Dinamika itu boleh-boleh saja, dan sah-sah saja, selama ukurannya kita punya niat yang sama, bagaimana tujuan bernegara itu bisa kita capai dengan cepat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam pembukaannya," paparnya.

Seharusnya, kata dia, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh lapisan masyarakat bisa berjalan tertib, aman dan kondusif. Sebab di alam demokrasi, ada kesempatan warga negara dalam hal ini buruh yang terkena dampak langsung atau masyarakat sipil untuk menyatakan pendapat, seperti mempertanyakan atau menggugat dari sebuah aturan UU yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah.

"Ini sesuatu yang mestinya itu dihindari oleh masyarakat, negara, pemerintah dan semua steak holder yang berkepentingan untuk melihat agar Indonesia lebih baik," jelasnya.

Baca Juga: BIN Kantongi Dalang Demo Omnibus Law, Dave Laksono Minta Segera Diproses Sesuai UU Yang Berlaku

Lebih lanjut, menurut Supit, aksi demonstrasi tersebut disebabkan adanya pemahaman keliru dan salah yang diterima oleh masyarakat dalam menyikapi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu seluruh perwakilan kementerian atau lembaga tinggi negara langsung menjelaskan substansi dari UU "sapu jagat" yang menjadi polemik.

Penjelasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap semua steak holder itu harus betul-betul clear and clear. Sebagaimana penjelasan yang dilakukan secara gencar oleh pemerintah baik melalui kementerian lembaga maupun oleh Presiden RI sendiri," tuturnya.

"Apa yang dimaksud dengan UU Cipta Kerja dan penjelasan tentang beberapa pemahaman masyarakat yang tidak benar atau menyimpang, sebagaimana yang ada didalam RUU tersebut," tambah dia. {akurat}

fokus berita : #Ahmadi Noor Supit