13 Oktober 2020

Azis Syamsuddin Pastikan Tidak Ada Pasal Susupan Dalam UU Cipta Kerja

Berita Golkar - DI tengah gelombang protes, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin memastikan tidak ada pasal susupan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Aziz pun menepis tudingan bahwa terdapat pasal susupan yang mengakomodasi kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dia menegaskan perumusan regulasi tersebut sudah melalui mekanisme yang benar. Serta, memiliki bukti notulensi dan rekaman dalam setiap pembahasan.

"Saya jamin kami tidak berani memasukan pasal selundupan. Karena itu tindak pidana. Jumlah halaman sampai 1.035 itu rumor," ujar Aziz dalam konferensi pers, Selasa (13/10).

Baca Juga: Sebut Danny Pomanto Gagal, Erwin Aksa Nilai Kota Makassar Butuh Pemimpin Baru

Lebih lanjut, dia menekankan draf UU Cipta Kerja yang sudah final hanya berjumlah 812 halaman. Terdiri dari 488 halaman ketentuan aturan resmi dan sisanya terkait penjelasan. Aziz pun memastikan tidak ada substansi yang mengalami perubahan.

"Substansinya sama sekali tidak berubah. Semua ada rekaman, notulensi saya yakin itu. Pada saat pengetikan untuk jadi lampiran, harus menggunakan legal kertas secara resmi. Dilakukan perapian legal draft jadi 812 halaman, termasuk penjelasan," jelasnya.

Menyikapi aksi protes terhadap UU Cipta Kerja, Aziz menyarankan publik untuk menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK). "Pro dan kontra ada mekanisme konstitusi kita melalui MK," imbuh Aziz.

Baca Juga: Bupati Buton La Bakry Jemput Jenazah Warga Buton Korban Kelompok Abu Sayyaf di Filipina

Selanjutnya, draf regulasi yang telah rampung akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Setelah UU Cipta Kerja ditandatangani Kepala Negara, regulasi itu pun resmi berlaku. {mediaindonesia}

fokus berita : #Azis Syamsuddin