14 Oktober 2020

Firman Soebagyo Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Alami Perubahan Substansial

Berita Golkar - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Firman Soebagyo mengatakan UU Cipta Kerja yang pekan lalu disahkan oleh DPR RI tidak mengalami perubahan substansi. Ia menyatakan perubahan yang terjadi hanya persoalan teknis terkait halaman. Lantaran itu, ia berharap masyarakat tetap tenang dan tidak perlu merasa khawatir.

"Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penulisan draft RUU harus sesuai standardisasi yang diatur dalam UU yaitu diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, size 12 dan dicetak di kertas F4."

"Tidak ada substansi yang berubah. Karena penyesuaian huruf dan kertas maka jumlah halaman berubah. Selama pembahasan ada yang menggunakan kuarto jadi tidak sesuai," ungkap Firman dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).

Baca Juga: Emak-Emak Bulat Dukung Gus Ipul-Mas Adi, Yakin Menang Tebal di Pilkada Pasuruan

Hal teknis itu lah yang membuat jumlah lembaran UU Cipta Kerja seperti tidak sama. Padahal, tegas Firman, tim perumus dan tim sinkronisasi tidak boleh menambah dan mengurangi.

"Mereka hanya melihat sistem penulisannya saja. Tim ini melibatkan ahli bahasa dan ahli bahasa hukum. Ahli bahasa melihat, apakah yang ditulis dalam draft RUU sudah sesuai dalam kamus bahasa Indonesia, sebab jika tidak bisa menimbulkan persepsi yang berbeda," ujar anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar itu.

Firman juga menyatakan jika setelah Pleno dan dibawa ke Paripurna draf RUU langsung dikerjakan guna menyesuaikan aturan penulisan baku dalam UU, baru selesai Senin malam. Tentang adanya anggota Panja yang mengaku belum menerima draf RUU Cipta Kerja, Firman justru balik bertanya.

Baca Juga: Tetap Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Ali Mochtar Ngabalin Sebut Para Pendemo Sampah Demokrasi

"Anggota Panja yang belum terima draft di rapat paripurna hadir secara fisik atau tidak? Yang jelas sudah dibagikan semua ke Kapoksi masing-masing," ucapnya.

Ia juga menampik anggapan yang berkata RUU Cipta Kerja dibuat terkesan terburu dan dipaksakan. Firman menyatakan UU Cipta kerja digagas sebelum pandemi. Hal itu tertuang dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus dan sewaktu pelantikan anggota DPR periode ini.

Kemudian DPR membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas prioritas tahunan. Ia juga mengatakan pemerintah sudah menyusun Naskah Akademis. Kemudian 24 April 2020, Raker pertama diselenggarakan.

Baca Juga: Hendra Budian Ajak Kader Golkar di Parlemen se-Aceh Lakukan Pencerdasan Politik Terkait Omnibus Law

"Sejak saat itu dibahas nonstop, karena Undang-undang ini dianggap penting untuk memperbaiki ekonomi, untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang terpuruk di masa pandemi, bahkan saat reses pun kita lembur," tuturnya.

Ia kembali menegaskan jika RUU Cipta Kerja ini adalah satu-satunya UU yang dibahas secara terbuka. Publik bisa melihat dan mengakses melalui zoom dan TV parlemen. "Pakar, ahli, pelaku usaha, Apindo, buruh, semua sudah diundang. Pemerintah juga sudah melakukan konsultasi publik," tambahnya.

Persoalan ada yang kurang setuju atau menolak, imbuhnya, tentu bisa melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Firman pun menampik anggapan soal para Hakim Konstitusi akan bertindak tidak fair saat memeriksa kasus ini.

Baca Juga: Ridwan Bae Harap Proyek Tiga Kolam Retensi Kendalikan Banjir Kota Kendari Akibat Sungai Wanggu

Apalagi ada yang mulai mendiskreditkan MK karena DPR sudah memberikan janji tertentu untuk hakim-hakim MK. "MK itu hakimnya ada sembilan orang. Ada yang background-nya perguruan tinggi ada yang profesional," tuturnya.

Anggota Fraksi Golkar DPR RI dari daerah pemilihan Jawa tengah III itu meminta publik untuk mempercayai niat baik dari UU Cipta Kerja. Hal itu pula yang membuat yakin UU ini tak akan mengalami masalah.

"Saya bukan hakim MK. Sebagai anggota DPR norma yang kita atur dalam RUU Cipta Kerja sudah benar. Sebagai pembuat undang-undang kami harus membela apa yang sudah kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara politik sesuai hukum politik nasional kita. Benar atau salah itu domain-nya hakim. Kita tidak punya hak untuk mengomentari itu," pungkasnya. {detik}

fokus berita : #Firman Soebagyo