14 Oktober 2020

Azis Syamsuddin Persilakan Masyarakat Lakukan Judicial Review UU Cipta Kerja Bila Tak Setuju

Berita Golkar - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin melakukan konferensi pers yang dilaksanakan di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Selasa 13 Oktober 2020.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, Anggota Baleg DPR RI Nurul Arifin, Anggota Komisi I DPR RI Utut Adianto, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar.

Wakil Ketua DPR RI itu menyampaikan bahwa draf final Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dipastikan akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu 14 Oktober 2020, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI.

Baca Juga: Sambangi Aburizal Bakrie, Bamsoet Bahas Pandemi COVID-19 Hingga Kredit Macet Rp.900 Triliun

Diketahui tenggat pengiriman draf UU Cipta Kerja tersebut merujuk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa DPR memiliki waktu selambat-lambatnya tujuh hari menyerahkan UU kepada presiden sejak tanggal persetujuan.

“Tenggat waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00.00 WIB,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa setelah draf final dikirim ke Presiden, maka masyarakat dapat mengakses draf UU Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Pastikan Tidak Ada Pasal Susupan Dalam UU Cipta Kerja

Dalam kesempatan yang sama politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun mengimbau pada pihak yang keberatan dengan UU Cipta Kerja itu untuk melakukan judicial review UU ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi sahabat-sahabat dan masyarakat yang masih pro dan kontra, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi,” tutur Azis Syamsuddin.

Sedari RUU Cipta Kerja itu belum disetujui DPR RI, Azis Syamsuddin menyadari bahwa akan muncul perbedaan-perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

Baca Juga: Bela Buruh dan Mahasiswa, Ketua DPRD Kalsel Supian HK Tegaskan Tolak UU Cipta Kerja Saat RDP

Kendati demikian, dikatakannya bahwa DPR RI akan menghargai bila perbedaan-perbedaan tersebut diuji konstitusionalitasnya melalui MK. “Hal-hal ini kami sangat hargai, perbedaan-perbedaan untuk bisa dilakukan ke MK,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Azis Syamsuddin yang juga sebagai perwakilan DPR RI itu pun menyampaikan permohonan maafnya bila terdapat pihak yang tidak sependapat dengan pengesahan UU Cipta Kerja itu.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu juga meminta agar seluruh pihak percaya bahwa DPR RI berkomitmen untuk memajukan bangsa Indonesia.

Baca Juga: Tetap Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Ali Mochtar Ngabalin Sebut Para Pendemo Sampah Demokrasi

“Sehingga tidak ada (conflict of, red) interest, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dalam kami, Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan, dalam hal ini Baleg memanfaatkan kondisi kondisi tertentu untuk hal-hal tertentu, yang menguntungkan para pihak tertentu,” ucap Azis Syamsuddin.

Untuk diketahui, Azis Syamsuddin juga merupakan Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI. {pikiran-rakyat}

fokus berita : #Azis Syamsuddin