15 Oktober 2020

Adies Kadir Minta Kemenkumham Jatim Jangan Anggap Remeh Lapas Kelebihan Kapasitas Saat Pandemi

Berita Golkar - Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adies Kadir menilai pelayanan Keimigrasian di Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim sudah cukup baik dan bagus.

Hanya saja persoalan lembaga pemasyarakatan (Lapas) terkait over capacity dan over crowded harus menjadi perhatian seluruh aparat penegak hukum tidak hanya Kemenkumham. Ditambah adanya pandemi Covid-19, kelebihan kapasitas penghuni lapas ini tidak boleh tidak dianggap remeh.

“Masalah over capacity dan over crowded, harus menjadi perhatian. Ditambah lagi ada masalah lahan-lahan yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi,” ucap Adies usai melakukan peninjauan dan pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (14/10/2020).

Baca Juga: Saguling Krisis Air, Ace Hasan Resmikan Pipanisasi Air Bersih di Kampung Ciloa Bandung Barat

Ia menyatakan, mungkin perlu juga untuk mengurangi narapidana pengguna narkotika yang menghuni hampir 70 hingga 80 persen lapas.

“Ini masalahnya memang harus ditangani oleh semua penegak hukum. Tidak bisa hanya bicara dengan Kemenkunham saja, ini kan bicara juga dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), tokoh agama, bicara dengan Polisi sebagai penyidik penuntut dan lain lain,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Adies untuk menyelesaikan persoalan over capacity dan over crowded lapas perlu ada pemikiran dari Kemenkumham, untuk dapat mengurangi para narapidana yang memang sudah harus dilepas atau yang pembinaannya sudah selesai untuk dapat segera dibebaskan.

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang Fokus Tingkatkan Daya Saing Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Namun, hal diatas diakuinya akan sulit terwujud mengingat dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tidak ada pengampunan bagi extraordinary crime, dan hal inilah yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Sementara terkait dengan penerapan protokol Covid-19 di lapas, Adies menegaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham harus memberikan perhatian lebih dan jangan pernah anggap remeh Covid-19.

Ia menambahkan, sudah banyak penghuni lapas yang menjadi pasien atau bahkan korban Covid-19 yang mungkin saja tidak terekspos. Di Jawa Timur sendiri Adies menyebutkan ada sekitar 170 orang yang tersampaikan terdampak Covid-19.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Persilakan Masyarakat Lakukan Judicial Review UU Cipta Kerja Bila Tak Setuju

“Nanti kita pulang, kami akan lakukan koordinasi kepada Dirjenpas dan Kemenkumham kita mulai data lagi. Ini kan tadi bagus Kanwilnya di sini. Bagus tadi, beliau menganggapi ini semua kena Corona dulu. Semua diberi vitamin, semua protabnya sesuai dengan protab Corona."

"Dan Alhamdullilah ini sudah mulai membaik. Kita ingin juga di daerah lain harus didata dengan baik dan benar, contohlah yang ada di Jatim,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Ia mengatakan, persoalan Covid-19 di lapas harus menjadi evaluasi mendalam. Pihak lapas untuk memastikan protokol Covid-19 di lapas ke depannya seperti apa.

Baca Juga: Firman Soebagyo Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Alami Perubahan Substansial

Sehingga dapat dipastikan protokol tersebut dijalankan secara ketat dan disiplin agar dapat menekan laju penularan Covid-19 di lingkungan lapas.

“Sekarang kita mendengar warga binaan banyak yang terdampak, jangan sampai kemudian pegawai-pegawai lapas, termasuk sipir-sipir ikut terdampak."

"Kalau tidak hati-hati, maka bisa jadi pertahanan di lapas bisa terganggu, mengingat SDM di lapas tidak terlalu banyak, untuk itulah bahwa kejadian ini menjadi evaluasi mendalam buat lapas untuk betul-betul melakukan penataan ulang terkait protokol Covid yang ada di lapas,” tutupnya. {dpr}

fokus berita : #Adies Kadir