15 Oktober 2020

Prediksi Resesi Bakal Panjang, Melchias Mekeng Sebut UU Cipta Kerja Terobosan Tarik Investasi

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki masa sulit. Tak hanya Indonesia, kondisi itu juga dihadapi oleh negara-negara maju yang menjadi mitra perdagangan Indonesia.

"Pada triwulan pertama kita sudah masuk ke pintu gerbang resesi. Kita lihat di dunia, semua negara besar pertumbuhan mereka minus. Mulai dari AS, Jepang Uni Eropa, Korsel dan Singapura. Mereka ini adalah mitra dagang negara kita,” ucap Mekeng di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Jika negara-negara itu mengalami resesi, menurut Mekeng, maka daya beli mereka juga menurun. Ini berdampak pada perekonomian Indonesia karena ekspor dari Tanah Air ke negara tersebut juga turun.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Persilakan Masyarakat Lakukan Judicial Review UU Cipta Kerja Bila Tak Setuju

"Demand mereka yang turun berdampak pada produksi kita. Kita lihat produksi dalam negeri kita jumlahnya berkurang,” ungkap Mekeng.

Pabrik tekstil kini mengurangi produksi dan beralih ke pembuatan masker dan APD. Sayang produksi itu tak bisa meng-cover seperti saat normal. "Resesi itu sudah ada di depan mata kita saat negara luar mengatakan dirinya resesi," ucap Mekeng.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar dari dapil NTT 1 itu, kini Indonesia hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. “Struktur APBN kita didominasi konsumsi rumah tangga, yakni UMKM. Ini yang menopang pertumbuhan ekonomi kita,” tambah Mekeng.

Baca Juga: Firman Soebagyo Ungkap Penyederhanaan Tarif Cukai Ancam Industri Tembakau Kecil Menengah

Adanya pandemi Covid-10 membuat pelemahan ekonomi Indonesia makin nyata. Terbukti banyak karyawan tak bisa kerja dan hanya setengahnya yang kerja. Fakta ini berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam menangani masalah ekonomi itu pemerintah telah membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari data yang diterima Mekeng, anggaran PEN, sekitar 70 persen terserap untuk Bansos.

"Bansos itu untuk menjaga daya beli masyarakat yang tidak kerja, karena kena PHK atau setengah PHK sehingga gajinya berkurang setengah atau malah tidak ada,” ucap Mekeng.

Baca Juga: Martinus Werimon Pastikan DPP Bakal Pecat Kader Golkar Yang Membelot di Pilkada Raja Ampat

Semua kesulitan masyarakat Itu kini diganjal pemerintah lewat Bansos. Ini guna menjaga sisi demand yang ada di masyarakat agar tetap ada. Mekeng juga menyatakan bantuan untuk UMKM angkanya juga tinggi, agar bisa menjaga supply.

"Ini dilakukan agar mem-balance demand dan supply agar ekonomi kita tidak jatuh seperti negara lain. Kita lihat jatuhnya Singapura dan Malaysia besar. Kita masih lumayan di bawah 10 persen, dan ini diganjal dari sini (Bansos),” ucap Mekeng.

Dia memprediksi resesi ekonomi ini akan panjang. Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, tidak serta merta ekonomi langsung baik. “Tidak bisa seperti itu, kita harus bisa menumbuhkan perekonomian kita sendiri dan pertumbuhan negara lain juga. Kita harus ada uang yang masuk,” ujar Mekeng.

Baca Juga: Di Tangan Adrianus Bria Seran, Golkar Malaka Menggeliat Bak Cendawan Tumbuh di Musim Hujan

Oleh karena itu diperlukan adanya investasi baru. Omnibus Law UU Cipta menurut Mekeng adalah UU terobosan.

"Selama ini kita punya banyak UU yang satu sama lain saling tabrakan, sehingga bukan insentif bagi orang untuk berinvestasi di Indonesia. Ada banyak pasal yang membuat investor sulit berinvestasi. Sementara kita harus mengundang banyak investor agar uang yang masuk ke dalam negeri dari investor makin besar,” tutur Mekeng.

Mekeng memberikan ilustrasi bahwa saat ini sudah ada uang asing yang keluar dari pasar modal sebesar 50 triliun rupiah. Ia berharap itu bisa ditarik kembali. "Caranya harus ada insentif buat mereka untuk balik ke sini,” sebut Mekeng.

Baca Juga: Gandeng BLK Wonojati, Suryadi Gelar Pelatihan Budidaya Lele Untuk Warga Arjowinangun

Oleh karenanya postur APBN Indonesia harus sehat, karena hal ini akan dilihat oleh investor juga. Selain itu juga UU yang memudahkan investor. “Kita harap lewat Omnibus Law ini kita bisa undang investor datang ke sini lagi,” kata Mekeng.

Kontribusi pada 698 Persen PDB

Selain itu, dari sisi regulasi UMKM juga diperbaiki, karena selama ini menyumbang 68 persen PDB. Namun yang tercatat pembukuannya rapi hanya 7 persen dan 93 persen tidak rapi.

Mekeng mengatakan, UMKM harus berkontribusi terhadap pajak. Jika ada 60 juta UMKM dengan rata-rata omset tiga miliar, maka potensi pajak dari UMKM sendiri ada 900 triliun. “Ini fakta yang harus dibenahi. Salah satunya lewat digitalisasi perekonomian,” kata Mekeng.

Baca Juga: Suhaili FT Kerahkan Kader Golkar NTB Menangkan Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman di Kota Mataram

Dia juga berharap dengan UU Cipta Kerja, BKPM dan pemerintah bisa menarik investasi ke dalam negeri agar Indonesia tidak masuk dalam jebakan utang.

"Pemerintah harus lebih kencang lagi meyakinkan calon investor bahwa UU sudah diperbaiki dan proses pembangunan tetap berjalan. Selain itu kita penanganan Covid harus benar,” ungkap Mekeng. {liputan6}

fokus berita : #Melchias Markus Mekeng