15 Oktober 2020

Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Bamsoet Minta Pemerintah Libatkan Akademisi

Berita Golkar - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah supaya melibatkan akademisi dalam menyusun aturan turunan dari UU Cipta kerja. Bamsoet, sapaannya, mengatakan pemerintah harus menampung aspirasi publik.

"Mendorong pemerintah berkomitmen melibatkan akademisi dalam penyusunan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, dan akan menampung aspirasi yang disampaikan sehingga peraturan turunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara publik," kata Bamsoet dalam siaran pers, Kamis (15/10).

Selain itu, pemerintah juga diminta mensosialisasikan kepada publik bahwa ketentuan yang belum diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja akan ada dalam aturan turunan.

Baca Juga: Marak Perkara LGBT Bisa Rusak Citra TNI-Polri, Dave Laksono Minta Diusut Tuntas

"Mendorong pemerintah untuk tetap mensosialisasikan kepada publik mengenai UU Cipta Kerja bahwa ketentuan yang belum diatur dalam UU tersebut akan diatur aturan turunannya dan penyusunan aturan turunan dilakukan paling lama tiga bulan, sehingga masyarakat perlu bersabar," terangnya.

Politikus Golkar ini juga meminta pemerintah membuka dialog dan diskusi dengan penolak UU Cipta Kerja yang akan kembali menggelar aksi unjuk rasa. Bamsoet juga meminta pendemo tidak melakukan tindakan anarkis dan menerapkan protokol kesehatan.

"Pemerintah agar membuka dialog dan diskusi dengan masyarakat terkait pelibatan dan penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja," ujarnya.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Gairahkan Investor, Menko Airlangga Optimis Investasi Tembus Rp.900 Triliun Per Tahun

Masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja disarankan menyampaikan pasal mana saja yang dianggap keberatan. Agar tuntutan tidak melebar ke arah yang merugikan masyarakat.

Selain itu, Bamsoet mengingatkan masih ada mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi bagi yang menolak.

"Mengimbau masyarakat yang masih menolak sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja agar dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi/MK sesuai mekanisme yang berlaku," pungkasnya. {merdeka}

fokus berita : #Bambang Soesatyo