15 Oktober 2020

Nurul Arifin Pastikan RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Tapi Belum Pasti Intensif Dibahas

Berita Golkar - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Golkar Nurul Arifin memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) bakal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Namun, dia belum bisa memastikan pembahasan dilakukan secara intensif. "Kita lihat saja nanti," kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 15 Oktober 2020.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar itu menyebut banyak faktor penentu kelancaran pembahasan sebuah aturan. Di antaranya keterkaitan dengan undang-undang lain.

Baca Juga: Sambangi Ponpes Darul Hikam Banjaran, KH Dadang Zaim Sambut Hangat Teh Nia Dadang Naser

Salah satu aturan yang berkaitan dengan RUU PKS ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan itu memuat ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Saat ini, KUHP masih dalam tahap perubahan.

Anggota Komisi I DPR itu mengakui RUU PKS sangat dibutuhkan. Aturan sebagai perlindungan kepada kelompok rawan kekerasan seksual. "Tapi kita belum tahu kapan akan dibahasnya," ujar dia.

Kinerja DPR membahas pembuatan undang-undang menjadi sorotan. Lembaga legislatif mampu menyelesaikan pembahasan sejumlah aturan dalam waktu singkat. Seperti, pembahasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan dalam kurun waktu sepekan.

Baca Juga: Di Tangan Adrianus Bria Seran, Golkar Malaka Menggeliat Bak Cendawan Tumbuh di Musim Hujan

Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU MK ke DPR pada 25 Agustus 2020. Setelah dilakukan pembahasan, DPR mengesahkan undang-undang yang memiliki 121 DIM itu pada 1 September 2020.

Hal serupa juga terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Setelah Badan Legislasi (Baleg) menetapkan Panitia Kerja (Panja) pada April 2020, Baleg secara maraton membahas aturan yang terdiri atas 7.197 DIM tersebut. Pembahasan dirampungkan dalam waktu tujuh bulan. {medcom}

fokus berita : #Nurul Arifin