18 Oktober 2020

Ace Hasan Ungkap Klaster Jaminan Produk Halal UU Cipta Kerja Bikin Sertifikasi Halal Makin Transparan

Berita Golkar - Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzilly menampik tudingan Marisa Haque ihwal UU Produk Halal yang berpotensi menjadi pintu masuk pemurtadan massal. Politisi Golkar itu membantah. Justru, kata dia, UU itu memberi kepastian dan transparansi pada proses sertifikasi halal.

Dia menyatakan, pernyataan Marisahaque Haque itu tak berdasar. Mantan selebriti tanah air itu harusnya membaca secara cermat dan saksama produk UU yang masuk dalam UU Omnibus Law tersebut.

Menurut dia, lahirnya UU Ciptaker klaster jaminan produl halal menyempurnakan UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. UU lama itu, kata dia, hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Mitra Komisi III DPR RI Saat Jabat Kapolda Jatim, Adies Kadir Jamin Machfud Arifin Amanah

 

Sebetulnya, kata dia, dengan lahirnya UU Ciptaker berbagai kendala yang selama ini dialami menjadi semakin mudah. Misalnya soal ketersediaan auditor halal yang masih terbatas, belum adanya kejelasan prosedur, biaya yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan.

"Terutama soal kejelasan prosedur, biaya dan waktu pengurusan ini yang belum tranparan dan belum ditetapkan oleh Pemerintah," katanya (18/10/2020).

Menurut dia, lahirnya UU Cipta Kerja setidaknya membawa implikasi kepada dua hal: Pertama, memberikan kepastian prosedur pengurusan halal yang lebih transparan, tepat waktu dan biaya serta jelas prosedurnya.

Baca Juga: Bersama Kader Golkar, Ade Puspitasari Bagikan Sembako Untuk Warga Bekasi Selatan

"Dalam UU ini, MUI tetap berperan aktif sebagai pemegang otoritas mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. Sementara sertifikasi halalnya itu dikeluarkan BPJPH, sebagaimana UU 33/2014 juga mengamanatkan hal yang sama," katanya.

Sementara, untuk pemeriksaan dan penyelidikan suatu produk diberikan kesempatan bagi organisasi keislaman dan Perguruan Tinggi Negeri yang memang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Ini dilakukan agar dunia usaha di berbagai wilayah Indonesia memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses mengurus sertifikasi halal. Kedua, kata dia, UU baru itu merupakan produk hukum yang sangat strategis dan memiliki manfaat yang besar untuk dunia usaha.

Baca Juga: Hamka Baco Kady Bantu Bangun Masjid dan Rumah Korban Kebakaran di Jeneponto

Terutama UMKM. Menurut dia, dalam UU yang baru, pemerintah menunjukan keberpihakan terhadap tumbuh kembangnya UMKM dengan membiayai proses sertifikasi halal.

"Ini tentu sangat menggemberikan bagi dunia usaha terutama usaha kecil menengah, selain bahwa hal ini memberikan jaminan bagi masyarakat muslim untuk mengkonsumsi kehalalan produk," ujarnya. {akurat}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzilly