19 Oktober 2020

PK Fayakhun Andriadi Dalam Kasus Suap Bakamla Ditolak MA

Berita Golkar - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) mantan anggota DPR Fayakhun Andriadi. Fayakhun terbukti menerima suap dari rekanan Bakamla guna memuluskan anggaran Bakamla 2016.

Kasus bermula saat kunjungan kerja Komisi I DPR ke kantor Bakamla di Jalan Sutomo No. 11 Jakarta Pusat pada 2016. Saat itu Fayakhun bertemu dengan staf ahli Bakamla dan meminta agar mengupayakan usulan penambahan alokasi anggaran di Bakamla.

Ternyata permintaan bantuan itu tidak gratis. Fayakhun selanjutnya meminta tambahan komitmen fee 1 persen untuk dirinya dari nilai fee sebelumnya sebesar 6 persen. Sehingga, total fee yang harus disiapkan menjadi sebesar 7 persen dari nilai proyek Mei 2016. KPK yang melihat gejala tersebut segera memantau dan mengusut kasus tersebut. Fayakhun akhirnya diadili di PN Jakpus.

Baca Juga: Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Kota Semarang, Erry Sadewo Siap Menangkan Hendi-Ita

Pada 28 November 2018, Fayakhun Andriadi divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Fayakhun terbukti bersalah menerima uang suap USD 911.480 dari mantan Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Sekedar diketahui, istri Fahmi adalah artis Inneke Koesherawati.

Fayakhun terima putusan 8 tahun dan tidak banding. Tetapi ia memilih mengajukan PK. Apa kata MA? "Tolak," demikian bunyi amar singkat PK sebagaimana dilansir website MA, Senin (19/10/2020).

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Suhadi dengan anggota majelis M Askin dan Eddy Army. Putusan itu diketok pada 15 Oktober 2020 lalu.

Baca Juga: Sambut HUT Ke-56 Golkar, AMPG NTT Tebar Cinta Untuk Driver Ojol dan Loper Koran

Di kasus suap Bakamla, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pernah diperiksa KPK untuk jadi saksi dalam kasus dugaan suap proyek di Bakamla. Ahmad Sahroni dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Merial Esa (ME).

"Semua pihak harus memposisikan semua warga negara dalam posisi asas praduga tak bersalah," kata Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, dalam keterangannya, kepada wartawan, Senin (17/2/2020). {detik}

fokus berita : #Fayakhun Andriadi