19 Oktober 2020

Bamsoet Minta Kementerian LHK Jelaskan Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Ke Publik

Berita Golkar - Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti penilaian sejumlah pihak yang menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berpotensi mengancam keberadaan hutan nasional di Indonesia. Untuk itu, Bamsoet mendorong pemerintah memberikan pencerahan kepada publik agar tidak salah paham.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat secara tertulis maupun lisan terhadap dampak UU Cipta Kerja bagi lingkungan, khususnya bagi keberadaan hutan di Indonesia," kata Bamsoet, Senin (19/10).

Baca Juga: Bamsoet Harap Pilkada 2020 Bisa Lahirkan Pemimpin Daerah Yang Berkualitas

Kemudian, Bamsoet mendorong KLHK untuk menyatakan UU Cipta Kerja di dalam ketentuan pasal-pasalnya justru mempermudah pemerintah mencabut izin usaha perusahaan perusak lingkungan. Dikarenakan, terdapat penggabungan pengurusan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dengan pengurusan izin usaha.

"Sehingga jika perusahaan didapati melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah bisa mencabut keduanya sekaligus," ucapnya.

Selanjutnya, politikus Golkar itu mendorong KLHK menjelaskan kepada masyarakat bahwa UU Cipta Kerja menyederhanakan perizinan agar dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Mengingat, selama ini celah untuk melakukan tindakan korupsi berada di perizinan usaha.

Baca Juga: Unggul Satu Suara Dari Muhammad Junaidi, Teuku Saifullah Terpilih Jadi Ketua Golkar Pidie

Selain itu, Bamsoet mendorong KLHK dalam menyusun aturan turunan terhadap UU Cipta Kerja terkait lingkungan dan kehutanan agar dapat melibatkan masyarakat dan akademisi terkait.

"Sehingga aspirasi dan masukan untuk implementasi UU Cipta Kerja di bidang lingkungan dapat lebih baik dan menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen tetap menjaga kelestarian hutan," pungkasnya. {merdeka}

fokus berita : #Bambang Soesatyo #Bamsoet