21 Oktober 2020

Dua Tahun Sesudah UU Cipta Kerja, Meutya Hafid Ungkap Kesiapan RI Terapkan Penyiaran Digital

Berita Golkar - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid membeberkan aturan penyiaran digital dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kata Meutya, penyiaran digital nantinya akan dilaksanakan dua tahun setelah UU Cipta Kerja diundangkan.

"Kemarin di UU Cipta Kerja sudah diamanahkan bahwa penyiaran digital harus dilaksanakan dua tahun dari diundangkannya UU Cipta Kerja," kata Meutya saat mengikuti Webinar Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang digagas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Rabu (21/10/2020).

Menurut Meutya, aturan penyiaran digital dalam UU Cipta Kerja perlu didukung. Sebab, saat ini sudah banyak negara yang menggunakan aturan penyiaran digital, sedangka Indonesia, saat ini masih tertinggal.

Baca Juga: Demi Kejayaan Partai Golkar, Iqbal Wibisono Dorong Airlangga Hartarto Maju di Pilpres 2024

"Karenanya, kita mendorong penyiaran digital yang saat ini di Indonesia sudah amat tertinggal dibanding negara-negara lainnya, seperti negara tetangga kita Malaysia sudah mulai switch off dari penyiaran analog ke penyiaran digital," bebernya.

"Jadi, kita memang sudah tepat masuk dalam babak baru di dunia penyiaran yaitu penyiaran digital," imbuhnya.

Politikus Golkar tersebut menjelaskan, teknologi televisi digital nantinya akan mengakibatkan konvergensi media yang semakin tajam dan intensif. Konvergensi tersebut, tekannya, tidak hanya terjadi di dalam aspek teknologinya saja, melainkan juga akan terjadi pada tataran pengelolaan dan implikasinya.

Baca Juga: Zulfikar Arse Sadikin Tolak Usulan MUI Terkait Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun Dan Hanya 1 Periode

Ia pun memaparkan manfaat televisi digital yang nantinya akan berkembang di Indonesia. Bagi konsumen atau publik, kata Meutya, akan menerima kualitas gambar dan suara yang lebih baik, dan dimungkinkan untuk memperolah pilihan program siaran yang lebih banyak.

"Untuk lembaga penyiaran akan terbuka kemungkinan memperoleh efisiensi infrastruktir dan biaya operasional dan nanti diprediksi akan muncul lembaga-lembaga penyiaran yang semakin marak," terangnya.

Keuntungan juga akan diperoleh oleh orang-orang yang berkecimpung dalam industri kreatif. Penyiaran digital akan membuka mereka untuk lebih kreatif dalam memproduksi industri konten.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Pemerintah Persuasif Ajak Buruh Partisipasi Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

"Bagi industri perangkat, dunia ini akan memberi kesempatan untuk memproduksi set to box. Dan bagi pemerintah, penggunaan spektrum frekuensi radio akan menajdi lebih efisien," imbuhnya.

Adapun, prinsip digitalisasi penyiaran, menurut Meutya, terbagi menjadi dua yakni, diversity of content dan diversity of ownership. Ia berharap dengan adanya prinsip digitalisasi penyiaran diharapkan akan lebih banyak diversity of content dan diversity of ownership.

"Kalau sekarang tv besar dan tv nasional dimiliki oleh dibawah 10 lah ya pemilik besar tv. Dan juga tentu karena pemiliknya tidak banyak, maka tayangannya mirip satu tv dengan tv lain," ungkapnya.

"Tapi dengan digitalisasi nanti, maka lebih banyak orang masuk ke dalam industri penyiaran, karena memang frekuensinya tersedia,"tandasnya. {okezone}

fokus berita : #Meutya Hafid