21 Oktober 2020

Ini Cara Supriansa Sosialisasi dan Klarifikasi Hoaks Seputar UU Cipta Kerja di Soppeng

Berita Golkar - Anggota Komisi III, DPR RI Supriansa melakukan kunjungan di salah satu daerah pemilihannya, Soppeng, Sulawesi Selatan. Selain bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi ditengah reses, Supriansa juga mengunjungi organisasi media di Soppeng.

Pria kelahiran Desa Leworeng ini, dalam kunjungan di Sekertariat Ikatan Jurnalis Soppeng (IJS) mengatakan dirinya hadir di daerah pemilihannya yakni untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga menyampaikan hal terkait UU Cipta Kerja yang saat ini menjadi sorotan publik.

Mengenai UU Cipta Kerja, Politisi partai Golkar tersebut ingin meluruskan informasi-informasi tidak benar yang beredar di tengah masyarakat, sehingga terjadinya penolakan dengan berakhir aksi unjuk rasa.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Pemerintah Persuasif Ajak Buruh Partisipasi Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Hingga saat ini dibeberapa daerah masih terus melakukan penolakan. Untuk itu, kehadirannya pada dapilnya diharapkan bisa mencerahkan informasi yang selama ini ditanggapi salah.

“Apa yang ada dalam UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,” kata dia. Rabu (21/10/2020).

Lanjut Supriansa, yang beredar dikatakan tidak pro terhadap para buruh dengan dihapuskannya cuti dan pesangon. “Inilah yang harus saya sampaikan dan dicermati, yang beredar itu salah,” Ucap mantan Wakil Bupati Soppeng ini.

Justru UU Cipta Kerja, menurut dia, lebih kepada kepentingan masyarakat, salahsatunya mempermudah perizinan dan berusaha.

Baca Juga: Melki Laka Lena Nilai PSBB Bisa Dilonggarkan Asal Protokol COVID-19 Diterapkan Ketat

Lebih jauh dia menjelaskan, bagi pekerja kena PHK, Pemerintah mengeluarkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dimana pemerintah menjamin mayarakat yang di PHK menemukan pekerjaan. “Nanti hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP),” jelasnya.

“UUD Cipta Kerja, memiliki kelebihan dan manfaat untuk masyarakat. Terutama masyarakat di pesisir hutan,” ungkapnya.

Selain itu, perizinan bagi pelaku usaha dan UMKM juga dipermudah. Kedati demikian, untuk pesangon buruh mengalami penurunan dari 32 gaji menjadi 25 gaji.

Baca Juga: Duh! Jadi Tersangka Pelanggaran Kampanye, Calon Walikota Dumai Eko Suharjo Terancam Pidana 6 Bulan

“Alasan Pemerintah, karena hanya 7 persen perusahaan yang mampu menjalankan. Sisanya didalam pengadilan, 80 persen perusahaan yang menang,” tuturnya.

Diakhir pertemuannya dengan IJS , Ketua Badan Advokasi Hukum Dan Ham (Bakumham) menjelaskan pada RUU Cipta Kerja membantu bangsa dan tanah air, untuk meningkatkan lapangan kerja. {inikata}

fokus berita : #Supriansa