24 Oktober 2020

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Tak Setuju Dana PEN Untuk Bangun Proyek JIS dan TIM

Berita Golkar - Fraksi Golkar DPRD DKI tidak setuju dengan pengalokasian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) DKI untuk melanjutkan proyek Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM). Golkar mengatakan seharusnya dana itu digunakan untuk masyarakat agar ekonomi bergerak.

"Pertama judulnya juga sudah dana pemulihan ekonomi nasional, tentu itu kan untuk memberikan stimulus, memberikan rancangan ekonomi sehingga masyarakat bisa bergerak ekonominya pasca pandemi, bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pinjaman," kata Sekretaris F-Golkar DKI Judistira Hermawan, Jumat (23/10/2020).

Judistira mengatakan proyek JIS bisa saja dilanjutkan dengan pertimbangan. Namun, menurutnya, tidak untuk proyek TIM. Dia menilai tidak ada urgensi melanjutkan proyek TIM.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Sebut Santri Berakhlak Baik Bagian Pembangunan Menuju Indonesia Maju

"Kalau untuk JIS, karena ini juga merupakan sarana olahraga kita bisa diskusi lah tentang itu, kalau memang itu dibutuhkan karena saat ini sedang dalam pembangunan, yang pasti ini harus efektif," ujarnya.

"Tapi di luar itu saya pikir kaya TIM, TIM ini apa urgensinya dana PEN dialokasikan ke sana, kan sebenarnya TIM itu sudah ada moratorium, kami DPRD pada saat itu meminta untuk TIM dihentikan, tapi tetap dilanjutkan, kemudian sekarang malah dana PEN mau dialokasikan kesana tentu kami tidak setuju itu," lanjut Judistira.

Dia menyarankan agar pembiayaan dua proyek itu bisa menggunakan dana lain, seperti dana commitment fee Formula E. Judistira berharap Pemprov DKI tidak asal menggunakan dana PEN. Sebab, harus bisa memikirkan cara untuk mengembalikan.

Baca Juga: HUT Ke-56, Momen Wahyu Iramana Putra Minta Maaf dan Mohon Pamit Dari Golkar Padang

"Kalau untuk pembiayaan di luar pemulihan ekonomi masyarakat, seperti proyek JIS dan TIM, Fraksi Golkar berharap bisa dibiayai dari commitment fee Formula E saja, dalam situasi ekonomi sulit seperti sekarang, Pemprov DKI harus serius mengusahakan dana tersebut dikembalikan," ujarnya.

Dia meminta agar dana PEN dialokasikan ke masyarakat sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat dapat benar-benar merasakan program yang diberikan pemerintah di masa sulit ini.

"Lebih baik dialokasikan untuk membantu masyarakat, memastikan bantuan sosial terus berjalan selama pandemi ini, memberikan bantuan peminjaman, ini banyak sekali PHK."

"Tentu masyarakat pasti mengharapkan apa yang dibilang Pak Presiden bahwa ada dana yang cukup besar dialokasikan untuk DKI sampai di mereka. Programnya itu sampai dirasakan oleh masyarakat, jangan kemudian kita mengalokasikan di luar upaya ekonomi," tuturnya.

Baca Juga: Arnod Sihite Minta Para Aktivis Buruh Ikut Aktif Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Diketahui, DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membahas APBD Perubahan (APBD-P) 2020. Total APBD yang didapat saat ini sebesar Rp 57 triliun.

Pendapatan anggaran itu termasuk dana bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 3,2 triliun. Dana PEN akan digunakan dalam pembiayaan proyek yang berhenti karena COVID.

"Tahun ini kita dapat Rp 3,2 T. Itu akan dipakai untuk 6 kegiatan. Ada infrastruktur, kebudayaan. Proyek-proyek yang ditetapkan di 2020 lalu karena COVID dia berhenti. Itu dibiayai dengan PEN ini," kata Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik.

"Ada Jakarta International Stadium, ada normalisasi kali dan pelebaran kali, pembebasan lahan untuk kali, ada underpass dan flyover," sambungnya. {detik}

fokus berita : # Judistira Hermawan