27 Oktober 2020

AMPG Nilai Penolakan UU Cipta Kerja Muncul Dari Pihak Yang Zona Nyaman dan Kendalinya Terganggu

Berita Golkar - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Ahmad Andi Bahri mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas politik nasional di tengah himpitan resesi perekonomian dunia.

Dalam menyikapi UU Cipta Kerja, pihaknya berharap kepada kelompok masyarakat penolak UU tersebut untuk berpikir positif dan jernih.

"Seperti yang dikatakan Pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Bapak Gatot Nurmantyo, tujuan Pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Ciptaker itu mulia. Karena memang semangat utamanya untuk mempermudah investasi masuk sehingga banyak membuka banyak lapangan pekerjaan baru," kata Bahri dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Baca Juga: Firman Soebagyo Optimis UU Cipta Kerja Jadi Solusi Hadapi Sulitnya Ekonomi Global Dampak COVID-19

Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto, sambung Bahri, juga sudah mengungkapkan kehadiran Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja akan menyederhanakan keruwetan regulasi di Indonesia. Salah satunya terkait izin berusaha.

Selain itu, tambah dia, UU Ciptaker tidak mengubah peran dan fungsi pemerintahan daerah, terutama dari sisi kewenangan.

"Yang kami pahami setelah mengkaji substansi dari UU Ciptaker, pemerintah memberikan ruang kepada daerah untuk menyelesaikan perizinan dalam waktu satu setengah bulan. Untuk itu adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)," lanjutnya.

Baca Juga: Rudi Mas’ud Optimis Golkar Menangkan 9 Pilkada Serentak se-Kaltim

Banjir sapaan akrabnya mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak ada sentralisasi. Perizinan untuk berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan pemerintah daerah.

"Jadi sebenarnya dalam setiap perubahan menuju Indonesia yang lebih baik memang selalu ada konsekuensi penolakan. Banyak yang terganggu zona nyaman atau akan kehilangan kendali dan kontrolnya jika diberlakukan UU Ciptaker," cetusnya.

Yang jelas, dijelaskan Banjir, Pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyenangkan seluruh pihak. Mengingat UU Ciptaker dengan metode Omnibus Law yang menggabungkan banyak aturan dalam sebuah paket regulasi tentu saja hanya butuh waktu untuk meyakinkan publik dan seluruh pihak yang berkepentingan atas UU tersebut.

Baca Juga: Soal Vaksin COVID-19, Bamsoet Minta Dipastikan Dulu Keamanan dan Kehalalannya

"Tidak ada satu pun Pemerintah di dunia yang ingin menjerumuskan rakyatnya. Dinamika yang terjadi sejak UU Sapujagat tersebut diketuk di DPR hanya masalah komunikasi dan sosialisasi saja," tuturnya.

Terbukti, belakangan ini banyak pihak yang setelah mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang utuh dari Pemerintah juga DPR yang awalnya menolak dan pesimis, berubah pandangan menjadi mendukung.

"Di era keterbukaan informasi publik seperti ini jangan ada anggapan Pemerintah dan DPR tidak demokratis apalagi otoriter. Keran demokrasi terbuka lebar, bahkan demonstrasi setiap hari juga tidak dilarang," ucapnya.

Masih kata Banjir, jika ada penindakan itu wajar, karena sebagai negara hukum, tidak ada tempat bagi para perusuh yang menunggangi aksi penolakan UU Ciptaker dengan anarki.

Baca Juga: HUT Ke-56 Golkar, LM Inarto Bagikan Sembako ke Kader dan Simpatisan Partai di Kota Kendari

"Kami kader AMPG mengecam para elite politik yang hanya menjadikan rakyat "martir" untuk kepentingan politiknya. Seperti saya sampaikan di awal, mari kita semua menjaga kondusifitas di tengah pandemi Covid-19 dan juga stabilitas politik nasional agar perekonomian tidak terganggu, mengingat resesi adalah musuh utama seluruh negara di dunia yang terdampak Covid-19," ujar Banjir.

Senada dengan Banjir, Wakil Ketua Umum DPP KNPI Mustahuddin juga meminta kelompok oposisi dan siapa saja yang selalu berseberangan dengan Pemerintah namun dalam setiap kritikannya tidak menghadirkan solusi hanya asal kritik, untuk lebih fair dalam melihat upaya Pemerintah menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

"Berbagai program untuk mencegah Covid-19 dengan prioritas penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sudah dilakukan Pemerintah. Salah satunya kucuran program kepada 15 juta pelaku UMKM yang diproyeksikan mendapatkan bantuan modal masing-masing sebesar Rp2,4 juta," bebernya.

Baca Juga: Kurang Perhatian, Sahat Simanjuntak Minta Kesejahteraan Guru di Jatim Lebih Ditingkatkan

Karena itu, Mustahuddin mengajak seluruh pihak yang hendak memancing di air keruh untuk merenungkan kembali tujuan utama kita hidup bersama dalam sebuah bangsa yaitu saling gotong royong menghadapi segala tantangan zaman.

"Pandemi Covid-19 adalah momentum kita sebagai sebuah bangsa untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian bersama. Bukannya kontraproduktif dengan menusuk dalam lipatan dan menghasut rakyat sehingga stabilitas terganggu dan perekonomian semakin ambruk," demikian Mustahuddin yang juga Ketua Umum PP Kaukus Muda IRAMASUKA Indonesia. {jakarta.tribunnews}

fokus berita : #Ahmad Andi Bahri