27 Oktober 2020

Ikut Campur Urusan Papua, Tantowi Yahya Ungkap Pelanggaran HAM di Vanuatu Jauh Lebih Banyak

Berita Golkar - Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menanggapi pernyataan negara Pasifik, Vanuatu, terhadap isu-isu di Papua Barat. Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Akbar Faizal, diunggah Senin (26/10/2020).

Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Meskipun begitu, pihak perwakilan Indonesia menilai Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan internal Indonesia.

Akbar Faizal kemudian menanyakan kebenaran fakta tersebut kepada Tantowi Yahya. Hal itu ia singgung mengingat ada perjanjian untuk tidak mencampuri urusan internal negara lain yang tergabung dalam PBB.

Baca Juga: Soal Vaksin COVID-19, Bamsoet Minta Dipastikan Dulu Keamanan dan Kehalalannya

"Pertanyaannya kan begini, seberapa bagus sih, mereka punya pengelolaan HAM di sana?" tanya Akbar Faizal.

"Seberapa bagus mereka mengelola ekonomi, yang kemudian mereka punya banyak waktu untuk memerhatikan negara lain yang notabene itu pelanggaran internasional untuk kedaulatan negara lain," tambahnya.

Tantowi membenarkan pernyataan Perdana Menteri Vanuatu justru melanggar Piagam PBB dengan menyoroti isu dalam negeri Indonesia. "Apa yang dilakukan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik di forum PBB itu sudah jelas pelanggaran terhadap UN Charter," jawab Tantowi Yahya.

"Bahwa anggota PBB itu tidak boleh intervensi terhadap permasalahan dalam negeri dengan negeri lain," lanjutnya.

Baca Juga: Pinto Jaya Negara Tekankan Ormas MKGR Jambi Solid Usulkan Adies Kadir Ketua Umum, Roem Kono Ketua Majelis Tinggi

Tidak hanya itu, menurut Tantowi pihak Vanuatu sangat menyadari mereka sudah melanggar komitmen yang diucapkan saat tergabung dengan PBB.

"Mereka sadar itu, bahwa yang mereka lakukan itu adalah breaching the law, breaching the commitment, melanggar komitmen dan charter yang disepakati oleh semua negara anggota PBB," papar mantan anggota DPR ini.

Tantowi menambahkan, justru hal serupa terjadi di Vanuatu sendiri. Maka dari itu ia menilai tidak tepat Vanuatu menyoroti praktek pelanggaran HAM di Papua Barat. Menurut dia, justru pemerintahan Vanuatu seolah-olah terkesan tutup mata dengan isu-isu kemanusiaan di negara mereka sendiri.

Baca Juga: Ribuan Kader Meriahkan HUT Ke-56, Gandung Pardiman Optimis Golkar DIY Bangkit Kembali

Selain itu, ia berpendapat hal yang lebih penting bagi Vanuatu adalah menyampaikan tanggapan mereka terhadap Papua. "Berbicara tentang pelanggaran HAM di negeri mereka sendiri banyak sekali," ungkap Tantowi.

"Lebih banyak daripada kita, tapi mereka dalam hal ini kayak kacamata kuda saja, tutup mata, tutup telinga. Yang penting misi mereka sampai," tambah dia.

Vanuatu Soroti Isu HAM di Sidang PBB

Diplomat Republik Indonesia Silvany Austin Pasaribu menjawab tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman saat membahas isu HAM di Papua Barat. Dilansir TribunWow.com, jawaban Silvany yang dinilai tegas membalas argumen Loughman menuai sorotan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Sesuai Prediksi Agun Gunandjar, 8 Tahun Kabupaten Pangandaran Tunjukkan Kemajuan Positif

Dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV pada Minggu (27/9/2020), tampak suasana Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dilakukan secara tatap muka dan virtual sekaligus.

Dalam pidato virtualnya, Bob Loughman menyampaikan keprihatinan atas isu rasisme dan HAM di Papua Barat. "Di wilayah kami masyarakat asli Papua Barat terus menderita akibat pelanggaran HAM. Sudah ada sedikit kemajuan terkait hal ini," ucap Bob Loughman melalui telekonferensi.

"Saya menyerukan Pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik," tegasnya. Pihak perwakilan Indonesia meminta menggunakan hak jawab terkait pembahasan Vanuatu tersebut.

Baca Juga: Kurang Perhatian, Sahat Simanjuntak Minta Kesejahteraan Guru di Jatim Lebih Ditingkatkan

Silvany menilai sudah sejak lama Vanuatu terlalu ikut campur dan berkomentar tentang isu di Papua. "Sangat memalukan bahwa negara satu ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat menjalankan pemerintahannya," balas Silvany Austin Pasaribu.

Selain itu, ia menilai pihak Vanuatu sudah melanggar Piagam PBB dengan tidak menghormati kedaulatan negara lain. "Jujur saya bingung, bagaimana sebuah negara berusaha mengajari negara lain sembari mengabaikan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB," ucapnya.

Ia meminta agar Vanuatu berhenti berkomentar tentang situasi di Papua Barat dengan alasan isu tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Legislator Cantik Kader Golkar Ini Dijagokan Jadi Ketua DPRD Riau Gantikan Indra Gunawan Eet

"Saya ingin sampaikan kepada mereka, yang harus Anda lakukan adalah menghormati prinsip dan tidak mencampuri urusan domestik negara kami," pesan Silvany.

"Serta juga melakukan hal yang tepat, yakni menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain," tambahnya.

Ia menutup argumen balasan dengan satu pesan lagi. "Saya sampaikan kepada mereka, kalian bukan perwakilan orang-orang Papua dan berhenti berkhayal menjadi orang Papua," tandas Silvany. {tribunnews}

fokus berita : #Tantowi Yahya