29 Oktober 2020

Terkait Aset Pemkot Samarinda Di Lahan Kantor DPD I Golkar Kaltim, Husni Fahruddin Sebut Masih Dikaji

Berita Golkar - Beredar surat permintaan Keterangan Pemerintah Kota Samarinda memanggil pimpinan DPD Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu. Surat tersebut meminta agar pimpinan partai Golkar Kaltim Rudi Mas'ud untuk meminta keterangan terhadap aset gedung tersebut.

Ketika dikonfirmasi ke Sekretaris DPD Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin, Rabu (28/10/2020) mengakui tidak mendapat informasi tersebut. "Belum ada itu," ucapnya melalui sambungan.

Meskipun begitu pihaknya mengetahui jika gedung tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Samarinda. Namun saat ini ia bersama bagian hukum internal partai mengkaji terlebih dahulu tentang aset tersebut.

Baca Juga: HUT Ke-56, Golkar Bengkalis Bagikan Puluhan Nasi Kotak Ke Panti Asuhan Dayang Dermah

"Bidang hukum masih pelajari untuk Golkar dan terbaik untuk Samarinda kita jalankan. Masih tahap proses bicara proses hukum terkait teman-teman hukum membahas itu. Setelah itu kita sampaikan dalam rapat pleno," ucapnya.

Ia berharap pemerintah Kota Samarinda harus memikirkan dua kali jika aset tersebut diambil kembali oleh pihak pemkot. Sebab ada faktor nilai sejarah yang cukup panjang dari gedung kantor tersebut.

Belum lagi dari gedung tersebut lahir politisi-politisi handal partai yang turut berpengaruh terhadap pembangunan Kaltim khususnya Kota Samarinda.

Baca Juga: Hari Sumpah Pemuda, Airlangga Minta Pemuda Jadi Aktor Pendorong Setiap Perubahan

"Terkait aset tersebut sejauh ini kita Golkar sudah kooperatif terhadap penyelesaian yg ada baik ke Pemkot Samarinda dan instansi terkait. Kami lagi menyusun kronologis terkait historical gedung sekretariat tersebut dari tokoh-tokoh senior Golkar termasuk penelusuran aturan hukum oleh bidang hukum di DPD Golkar Kaltim," pungkasnya.

Sementara itu mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kaltim Syarifuddin Gairah mengatakan, gedung kantor DPD Golkar Kaltim merupakan pinjaman aset oleh pemerintah pada tahun 1975.

Pada tahun tersebut bangunan itu masih berbentuk ornamen etnis Tionghoa. Kemudian pada tahun 1978 sampai 1980, gedung tersebut dirombak menjadi gedung kantor saat ini.

Baca Juga: 92 Tahun Sumpah Pemuda, Fadel Muhammad Harap Pemuda Indonesia Miliki Spirit Kewirausahaan

"Dulu gedung itu tidak terurus, kalau tidak dipinjamkan bakal terbengkalai. Jangan melihat saat ini saja, tetapi lihat juga sejarah pembangunannya," tutur Saefuddin Gairah beberapa waktu lalu.

Namun ia menolak jika pemerintah Kota mengambil kembali gedung tersebut sebagai aset pemerintah. Bahkan ia menantang pemerintah untuk menarik kembali aset-aset yang digunakan sebagai milik pribadi. {kaltim.tribunnews}

fokus berita : #Muhammad Husni Fahruddin