01 November 2020

Solusi Atasi Tingginya Pengangguran, Supriansa Ajak Masyarakat Dukung UU Cipta Kerja

Berita Golkar - Senayan terus menyuarakan pentingnya Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Beleid ini dinilai sangat dibutuhkan bagi negara demi mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Anggota Komisi Hukum DPR Supriansa mengatakan, kehadiran Undang-Undang ini bisa menjadi solusi mengatasi tingginya angka pengangguran saat ini, akibat banyak pemutusan hubungan kerja di dunia usaha.

Dia pun meminta warga tak mudah percaya berita di jagad maya. “Kita tidak boleh kalah oleh penyebar hoaks atau berita bohong yang menyesatkan terkait UU Cipta Kerja,” kata Supriansa dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Baca Juga: Pilkada 2020, Syarif Mbuinga Bekali Saksi di TOT BSN Golkar Gorontalo

Berita bohong tersebut, kata politisi Partai Golkar ini, misalnya terkait informasi pengaturan cuti bagi pekerja atau buruh di da lam UU Cipta Kerja. Seperti cuti haid, cuti melahirkan, cuti hamil, cuti tahunan, dan lainnya. “Itu sama sekali tidak benar. Yang benar, cuti tersebut tetap ada dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Begitu juga ada isu yang mengatakan, dunia pendidikan akan semakin sulit. Padahal yang benar adalah, UU tentang Pendidikan Nasional didrop dalam pembahasan UU Cipta Kerja,” tegas politisi muda Golkar ini.

Supriansa memastikan, DPR sangat selektif mengkaji rancangan Undang-Undang yang diusulkan pemerintah. Sebab, tidak semua Undang-Unndang usulan pemerintah langsung di setujui oleh Panitia Kerja (Panja) Cipta Kerja.

Baca Juga: Jokowi Terlihat Lebih Nyaman Bersama Golkar Daripada Dengan PDIP

Setidaknya, ada tujuh UU usulan pemerintah yang didrop dalam pembahasan. Yakni UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Selain itu, UU Nomor 12 Ta hun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Politisi asal Sulawesi Selatan ini menyatakan, UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat menjadi solusi atas terjadinya pengangguran dan PHK yang mencapai sekitar 6 juta karyawan di masa pan demi ini. Pembukaan lapangan pekerjaan dipermudah, dengan menghadirkan regulasi sederhana dan tidak berbelit-belit. Belum lagi, lanjutnya, angkatan kerja yang telah mencapai ratarata 2,9 juta per tahun.

Baca Juga: Mubes IX Ormas MKGR, Adies Kadir Ditetapkan Jadi Ketua Umum Dengan Aklamasi

Hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah, untuk menghadir kan lapangan kerja baru. “Kita mencoba berkaca dari sejumlah negara lain. Bila terjadi ledakan pengangguran, maka tingkat kriminalitas juga meningkat. Tentu kita tidak mau negara kita seperti itu. UU Cipta Kerja hadir untuk itu,” tegasnya.

Karena itu, Supriansa mengajak semua pihak untuk memberi kan dukungan kepada pemerintah dalam menghadirkan regu lasi yang baik dan sederhana. Hal ini dia yakinkan juga demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara ini.

Sebagai Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar, Supriansa pun menginstruksikan kepada seluruh anggota hingga jaringan Bakumham di seluruh DPD Golkar kabupaten/ kota dan Propinsi di seluruh Indonesia. Instruksinya, agar berperan memberikan dukungan terhadap UU Cipta Kerja. {rmco}

fokus berita : #Supriansa