05 November 2020

Misbakhun Sodorkan Solusi Indonesia Keluar Dari Resesi Ekonomi

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi, bukan hal mengejutkan. Namun, yang lebih utama dilakukan saat ini ialah mencari solusi atas masalah ekonomi efek pandemi Covid-19.

“Pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BPS untuk periode Q3 2020 pada posisi -3,49 secara yoy (year on year, red) dan pada posisi resesi sudah kita prediksi kan sejak awal. Saat ini bukan lagi berdebat pada definisi resesi lagi,” ujar Misbakhun, Kamis (5/11/2020).

BPS mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal III-2020 tumbuh negatif 3,49 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy). Sebelumnya pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 juga minus 5,32 persen.

Baca Juga: Pilkada 2020 Jadi Ajang Pertaruhan Keberhasilan Syamsuar Sebagai Nakhoda Golkar Riau

Misbakhun menegaskan, yang paling utama saat ini ialah melakukan upaya- perbaikan kongkret dan fundamental. Sebab, pelbagai risiko imbas resesi harus benar-benar diantisipasi. Harapannya, tekanan pada sektor ekonomi tidak merembet ke sektor-sektor lain.

“Yang penting tawaran solusinya. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor ekonomi. Indikator negatif yang menjadi penyebab resesi harus dimitigasi, sehingga durasi resesi ekonomi yang kita alami tidak panjang dan cepat berlalu,” katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu melanjutkan, tekanan pertumbuhan ekonomi saat ini muncul karena pandemi. Karena, banyak negara melakukan pembatasan sosial bahkan penguncian diri (lockdown) yang membuat seluruh dunia mengalami situasi dan keadaan sama.

Baca Juga: Golkar DIY Bakal Gelar Doa Bersama Untuk Mendiang Dalang Milenial Ki Seno Nugroho

“Situasi pandemi inilah yang membuat ekonomi berjalan dalam situasi ketidakpastian yang berkelanjutan dan memberikan tekanan yang dalam pada pertumbuhan ekonomi sampi pada level resesi."

"Pemerintah telah berupaya dengan kebijakan meningkatkan jumlah belanja bantuan sosial, bantuan modal pada UMKM, dan anggaran kesehatan yang besar untuk program menangani Covid-19,” tuturnya.

Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan ihwal pentingnya perbaikan pada sisi permintaan (demand side). Menurutnya, harus ada perbaikan pada sisi konsumsi rumah tangga.

Baca Juga: Badrun Hasani Ungkap Golkar Kerahkan 8.682 Saksi Untuk Pilgub Bengkulu 2020

Lebih dari 56 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia, kata Misbakhun, didorong oleh konsumsi rumah tangga kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan sangat drastis. Penurunan itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat dalam.

“Sampai saat ini kebijakan stimulus yang ada dan dilakukan oleh pemerintah masih belum ada yang menyentuh sisi perbaikan konsumsi kelas menengah, padahal mereka ini membutuhkan stimulus tersebut karena daya tahan mereka dalam melakukan konsumsi terbatas. Tanpa bantuan stimulus, mereka akan cenderung membatasi konsumsi,” cetusnya.

Selain itu, Misbakhun juga menyinggung soal anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Misbakhun mengharapkan dana PEN dalam APBN 2021 lebih besar.

Baca Juga: Gde Sumarjaya Linggih Turun Gunung Beri Semangat Mas Sumatri-Made Sukerena di Karangasem

“Dengan demikian cakupan dan sektor-sektor yang harus diberi stimulus ekonomi juga lebih banyak, termasuk ke korporasi. Seharusnya dukungan kepada sektor korporasi tidak hanya untuk BUMN, tetapi juga ke sektor-sektor swasta yang menjalankan kegiatan bisnis dan menguasai pasar,” cetusnya.

Oleh karena itu, Misbakhun mendorong pemerintah lebih serius dalam program penempatan dana di perbankan. Tujuannya ialah membantu program restrukturisasi kredit sektor perbankan.

“Penempatan dana pemerintah ini akan sangat menyelamatkan sektor perbankan dan membantu likuiditasnya. Perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat program restrukturisasi yang saat ini dijalankan guna menyelamatkan aktivitas sektor riil yang terhantam karena Covid-19,” katanya.

Baca Juga: Sutan Riska-Dasril Panin Targetkan Raih 65 Persen Suara di Pilkada Dharmasraya

Misbakhun menilai penempatan dana pemerintah pada perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui mekanisme treasury dealing room (TDR) tenyata kurang efektif dan jumlahnya terbatas. Menurutnya, jika pemerintah hendak membangun rasa percaya diri sektor keuangan, harus ada program penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang signifikan.

“Jumlahnya sekitar 25 sampai 30 persen dari total portofolio kredit perbankan dan diinjeksikan kepada seluruh perbankan tanpa membedakan mereka anggota Himbara atau Perbanas,” cetusnya.

Misbakhun menegaskan, upaya-upaya tersebut perlu dikuatkan dan lebih diperinci. “Kemudian dieksekusi sebagai kebijakan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi kita saat ini supaya segera keluar dari situasi resesi,” pungkasnya. {kronologi}

fokus berita : #Misbakhun