11 November 2020

UU Cipta Kerja Perbolehkan WNA Miliki Apartemen, Ini Penjelasan Bambang Patijaya

Berita Golkar - Senayan mengajak masyarakat berpikir positif terhadap aturan baru yang membolehkan warga negara asing (WNA) memiliki rumah susun atau apartemen.

Anggota Komisi II DPR Bambang Patyjaya mengatakan, aturan itu termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). tujuannya baik, agar investor lebih tertarik menginvestasikan dana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kita memandangnya (beleid WNA boleh memiliki rumah susun atau apartemen) sebagai hal yang positif saja dulu. Apalagi tujuannya membuat Indonesia menjadi menarik bagi orang asing untuk investasi. Salah satunya ya dengan cara seperti itu,” kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Miliki Calon Kepala Daerah Terbaik, Ahmad Doli Kurnia Optimis Golkar Menang di Pilkada se-NTT

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan penegasan terhadap kepemilikan warga negara asing (WNA). Beleid tersebut tertuang di Pasal 144 UndangUndang Cipta Kerja.

Adapun bunyi pasal 144 yakni: Ayat (1) Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada: (a) Warga negara Indonesia, (b) Badan hukum Indonesia, warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,

(c) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau (d). Perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

Baca Juga: Pengangguran Melonjak, Bamsoet Minta Pemerintah Bantu BLT dan Program Padat Karya

Sebenarnya, lanjut politisi muda Golkar ini, kepemilikan warga asing terhadap suatu rusun atau apartemen bukanlah hal yang luar biasa. Negara seperti Singapura dan Australia membolehkan hal seperti itu dalam rangka menarik investasi.

Namun kepemilikan tersebut diatur dengan jangka waktu tertentu. “Dengan dibukanya kesempatan seperti itu sebetulnya ya membuka peluang. tapi semoga ada batasan dan tentunya akan ada aturan-aturan di dalam tata cara penerapan kebijakan ini,” katanya.

Karena itu, dia mengajak masyarakat tidak perlu menaruh curiga berlebih terhadap aturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga: Tebar 40 Ribu Masker di Kota Medan, Syaf Lubis Sebut Ketum Airlangga Orang Baik dan Peduli

Diharapkan, ada turunan undang-undang yang jelas yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri terkait yakni dari Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN). Ini untuk memastikan implementasi dari undang-undang tersebut tidak sampai menyimpang.

“Nah BPN sebagai pelaksana daripada peraturan itu saya pikir tentu akan membuat aturan yang seadil-adilnya. Jadi saya kira sebaiknya berpikir positif saja dulu, apalagi ini kan sesuatu yang awal sekali,” katanya.

Sementara, Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Taufiqul Hadi mengatakan, WNA memang boleh membeli rusun tapi dengan syarat. Undang-Undang Cipta Kerja membolehkannya untuk menyambut tamu yang akan mendukung pembangunan kita. “Orang-orang asing diperkirakan akan banyak hadir ke Indonesia selaras dengan kehadiran investasi yang mereka bawa,” katanya.

Baca Juga: Maman Abdurrahman Terus Dorong Realisasi Pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan

Taufiqul Hadi menyayangkan adanya pendapat aturan kepemilikan WnA terhadap rusun dan rumah itu bertentangan dengan semangat reformasi agraria. “Rusun bagi orang asing adalah satu hal, reformasi agraria adalah urusan lain,” tegasnya.

Di negara lain seperti Australia, jika ada yang membawa investasi dalam skala besar, WNA bisa membeli tanah dan rumah sekaligus. tapi di Indonesia tidak bisa seliberal itu. Meskipun pemerintah memberikan kesempatan untuk memiliki properti, tapi hanya rumah dalam arti hak ruang. orang asing tidak bisa membeli rusun sekaligus tanah.

“Dalam aturan yang tengah kita susun, orang asing hanya bisa membeli rumah susun yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan. Jika rumah susun itu hilang, maka kepemilikan tempat hunian orang asing itu pun akan hilang,” tegasnya.

Selain itu, rumah susun untuk rakyat yang berpendapatan menengah dan rendah tidak boleh dibeli oleh orang asing. Investor hanya dapat membeli rumah susun dalam kategori harga yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) nanti. {rmco}

fokus berita : #Bambang Patijaya