12 November 2020

Demi Ruang Publik Yang Sehat, Zulfikar Arse Sadikin Minta Kasus Hukum Habib Rizieq Tak Dibuka Lagi

Berita Golkar - Ketua DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengomentari sikap dari politisi PDIP Henry Yosodiningrat yang meminta Polda Metro Jaya untuk menindaklajuti perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya yang dilakukan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Sebelumnya pada tahun 2017 silam, Henry melaporkan HRS ke Polda Metro Jaya atas tuduhan telah mencemarkan nama baiknya. Menurutnya, HRS menuduh dirinya sebagai politikus berhaluan komunis, memusuhi Umat Islam di akun Facebook dan Instagram.

Kemudian Henry melaporkan HRS dengan tuduhan telah melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP atau Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga: Azis Syamsuddin Nilai Pak Harto, Gus Dur dan BJ Habibie Pantas Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Selama ini Henry memahami kendala kepolisian yang tidak memproses laporan atas dugaan pencemaran nama baik itu. Lantaran beberapa pekan setelah laporan diterima di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kala itu (2017) HRS pergi ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah. Selama itu pula kasus belum mamasuki tahap penyelidikan.

Selain itu, berbagai kalangan juga mempertanyakan sekaligus mendesak agar Polisi membuka kembali berbagai kasus yang melibatkan HRS. Sepanjang 2015 hingga 2017, Rizieq pernah tujuh kali dilaporkan ke polisi. Ada dua kasus yang dihentikan penyidikannya dengan keluarnya surat penghentian penyidikan (SP3) dari Polri.

Pertama, kasus chat WhatsApp berkonten pornografi atau chat mesum dengan seorang wanita bernama Firza Huzein. Kasus tersebut ditangani Polda Metro Jaya pada Mei 2017. Kala itu, tangkapan layar chat mesum yang dituduhkan pada Rizieq dan Firza tersebar di media sosial.

Baca Juga: Hari Pahlawan dan HUT ke-63, Kosgoro 1957 Tabur Bunga di Makam Pahlawan Kota Bekasi

Firza merupakan satu dari 11 orang yang ditangkap polisi pada edisi pertama aksi 212 pada 2 Desember 2016. Dia ditangkap atas tuduhan makar. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan Firza sebagai tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi.

“Kalau kasusnya sudah di SP3, ya sudah lah. Kita ini sebagai anak bangsa, jangan saling salah sangka, saling curiga. Karena ada orang yang ingin berdakwah demi kepentingan bangsa ya kita terima,” kata Zulfikar Arse Sadikin saat dihubungi, Kamis (12/11/2020).

Kedua, pada Januari 2017, Rizieq juga dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri karena dianggap melecehkan Pancasila. Kasus itu ditangani Polda Jawa Barat dan menjadikan Rizieq sebagai tersangka.

Baca Juga: Banyak Prestasi Internasional, Hetifah Sebut e-Sports Layak Dapat Perhatian Serius Pemerintah

Namun, dua kasus tersebut dihentikan penyidikannya oleh polisi sehingga status tersangka Rizieq pun gugur. Sementara itu, ada lima kasus yang berkaitan dengan Rizieq Shihab dengan posisinya sebagai terlapor.

Menurut Zulfikar, orang-orang pengkritik seperti Habib Rizieq harus ada karena kekuasaan harus diawasi serta dikritik agar benar-benar bekerja sesuai harapan masyarakat. “Kita ingin ruang publik itu semakin sehat. Yang penting tidak ada niat jatuh menjatuhkan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR ini juga mengajak semua pihak agar menerima pemerintahan Jokowi sampai 2024. “Tetapi sikap kritis harus ditunjukan agar kekuasaan ini benar bekerja baik kepada masyarakat agar memang menggunakan kekuasaan dengan sebenar-benarnya,” tegas legislator asal Jawa Timur ini.

Baca Juga: HUT Ke-63, Kosgoro 1957 Gandeng PMI Gelar Aksi Kemanusiaan Donor Darah

Berikut rincian kasus Rizieq yang masih belum diketahui kelanjutan penyelidikannya:

Pertama, kasus dugaan pelecehan terhadap budaya Sunda, yakni mengganti salam “sampurasun” menjadi “campur racun”. Kasus tersebut dilaporkan masyarakat Sunda melalui Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat pada 24 November 2015.

Kedua, kasus dugaan penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung, Bogor, yang dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 19 Januari 2016.

Ketiga, kasus dugaan penodaan agama kristen yang dilaporkan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) pada 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Firman Soebagyo Tegaskan Fraksi Golkar Tolak Bahas RUU Minuman Beralkohol, Ini Alasannya

Lalu, kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan agama atas ceramah Rizieq di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016. Kasus tersebut dilaporkan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama pada 30 Desember 2016.

Terakhir, ceramah Rizieq Shihab soal pecahan uang rupiah Rp 100.000 yang disebut mirip lambang PKI, yakni palu arit. Kasus tersebut dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. {jurnalbabel}

fokus berita : #Zulfikar Arse Sadikin #Habib Rizieq Shihab