13 November 2020

Dave Laksono Ingatkan Prajurit TNI Pisahkan Pandangan Politik Saat Gunakan Atribut Dinas

Berita Golkar - Setidaknya 2 prajurit TNI mendapat sanksi karena menunjukkan rasa simpati terhadap kepulangan Habib Rizieq Syihab. Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono, meminta prajurit TNI memisahkan pandangan politik ketika menggunakan atribut dinas.

"Ketika menggunakan perangkat dinas, apakah itu kendaraan dan seragam. Harus bisa memisahkan diri dari pandangan politik," kata Dave kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

Dua prajurit TNI yang mendapat sanksi itu mem-posting video simpatinya terhadap kepulangan Habib Riziq ke media sosial. Dave mengingatkan prajurit TNI lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.

Baca Juga: Demi Ruang Publik Yang Sehat, Zulfikar Arse Sadikin Minta Kasus Hukum Habib Rizieq Tak Dibuka Lagi

"Butuh sikap yang dewasa dan tidak usah memperlihatkan sikap politik dari pada para prajurit TNI," ujar Ketua DPP Golkar ini.

Menurut Dave, setiap prajurit TNI yang mengenakan atribut TNI membawa nama institusi. Selain itu, prajurit TNI dinilai harus merangkul semua golongan. "Harus bisa mengayomi semua WNI dari berbagai macam golongan," imbuh Dave.

Seperti diketahui, Kodam Jaya memberi sanksi personelnya, Kopda Asyari karena mengucapkan 'Kami Bersama Habib Rizieq Syihab'. Ucapan Kopda Asyari viral.

Baca Juga: Hetifah Minta Destinasi Wisata Bersiap Hadapi Lonjakan Wisatawan Saat Libur Panjang

Video Kopda Asyari viral di media sosial pada momen kedatangan Habib Rizieq. Video viral tersebut berdurasi 17 detik. Dalam video yang beredar, tampak prajurit TNI sedang duduk di bagian belakang truk.

Perekam video yang diketahui bernama Kopda Asyari itu mengatakan, "On the way bandara, persiapan pengamanan imam besar Habib Rizieq Syihab. Kami bersamamu, imam besar Habib Rizieq Syihab. Takbir, Allahuakbar!"

Kodam Jaya sudah menegaskan, Kopda Asyari tidak bertugas mengamankan Habib Rizieq, melainkan mengamankan Bandara Soekarno-Hatta sebagai objek vital. Sebab, kedatangan Habib Rizieq membuat para pendukungnya berkerumun di bandara.

Baca Juga: Belanja Program PEN Terus Meningkat, Dito Ganinduto Harap Ekonomi Domestik Segera Pulih

"Yang dilakukan kelirunya adalah ketika ia mendapatkan tugas bukan untuk mengawal Habib Rizieq, tugasnya itu. Kan sudah perkeliruan itu," ujar Pjs Kapendam Jaya Kolonel Inf Refki Efriandana Edwar dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (11/11).

"Tugasnya kan untuk pengamanan objek vital. Kan bandara itu objek vital, memang ada kedatangan Habib Rizieq, cuma di situ kan implikasinya banyak sekali. Ada kerumunan, ada keramaian, ada hambatan masyarakat," sambungnya.

Kopda Asyari mendapat sanksi ringan untuk dibina di satuannya. Meski begitu, ia tetap menjalani tahanan maksimal 14 hari. Selain itu, Kopda Asyari mendapat tambahan sanksi administrasi berupa penundaan mengikuti pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan pangkat selama dua periode.

Baca Juga: Gantikan Indra Gunawan Eet, Golkar Tunjuk Yulisman Jadi Ketua DPRD Riau

Selain Kopda Asyari, prajurit TNI AU diproses lantaran memberi sambutan untuk Habib Rizieq. Prajurit TNI AU berinisial Serka BDS ditahan polisi militer (POM) setelah videonya viral di media sosial.

Dalam video itu, Serka BDS yang bertugas di Satuan Pemeliharaan (Sathar) TNI AU itu menyanyikan lagu lagu sambutan kedatangan kepada Habib Rizieq Shihab. Serka BDS kini masih dalam proses penyelidikan.

Sekarang sudah ditahan di POM, sedang didalami untuk kita tahu apa hukuman yang sesuai dengan yang diperbuatnya," jelas Kadispen TNI AU Marsma Fajar Adriyanto saat dihubungi, Rabu (11/11).

Baca Juga: Gelar Pendidikan Politik, Golkar DKI Jakarta Bekali Kader Muda Strategi Gaet Pemilih Pemula

Marsma Fajar menjelaskan, sebenarnya tak ada larangan prajurit untuk bermain media sosial, namun ada aturannya. Fajar menyampaikan Serka BDS semestinya tidak diperbolehkan menunjukkan dukungan terhadap Rizieq. Baginya, prajurit TNI harus netral dengan tidak berpihak pada pihak di luar instansinya dan negara.

"(Konten nyanyian dukungan ke Habib Rizieq) itu yang tidak dibolehkan karena TNI harus netral, termasuk saat bermedsos. Aturannya kan harus netral, tidak bertentangan dengan pemerintah, tidak boleh ada ideologi selain Pancasila. Ada aturan yang harus dipatuhi," terang Marsma Fajar. {detik}

fokus berita : #Dave Laksono