13 November 2020

Ketua SOKSI Bali, Bagus Adhi Mahendra Putra Minta RUU Minol Jangan Rugikan Potensi Kearifan Lokal

Berita Golkar - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, yang juga Ketua Harian Depinas SOKSI, AA Bagus Adhi Mahendra Putra mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) tidak boleh mengesampingkan kearifan lokal tiap daerah.

Sebab, menurutnya, Bali merupakan daerah pariwisata yang tidak sedikit wisatawannya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang mengkonsumsi alkohol. Belum lagi, kegiatan adat masyarakat Bali salah satu sarananya adalah arak dan berem.

"Yang terpenting itu adalah bagaimana UU ini bisa lahir dan bisa diberlakukan secara merata tanpa merugikan potensi-potensi kearifan lokal itu sendiri," katanya seperti dikutip dari SOKSINEWS.COM, Jumat (13/11/2020).

Baca Juga: Firlie Ganinduto Bekali Kader Muda Golkar DKI Strategi Khusus Bidik Pemilih Pemula di Pemilu 2024

RUU Minol mengancam orang yang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia dengan hukuman pidana penjara.

Terkait hal itu, Gus Adhi, sapaan akrabnya, secara pribadi menolak RUU Minol tersebut agar jangan sampai lahir Undang-undang yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Juga berpotensi menurunkan pariwisata, pajak dan hal terkait lainnya.

"Kalau di Bali kita bicara miras, satu kebutuhan pariwisata, yang kedua itu bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Jadi untuk membuat arak saja itu beberapa rangkaian masyarakat, dari dia manjat kelapa dan sebagainya. Itu hidup ekonomi kerakyatannya di situ. Jadi janganlah membuat undang-undang yang akan merugikan kehidupan masyarakat," terangnya.

Baca Juga: Seluruh Kader Golkar Jatim Wajib Miliki Akun Medsos, Blegur Prijanggono Luncurkan Revolusi Komunikasi

Maka dari itu, Politisi Golkar itu bertekad untuk melobi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat seutuhnya terkait dengan RUU ini.

"Saya akan melobi kepada Badan Legislasi hendaknya mengkaji kebutuhan masyarakat seutuhnya. Janganlah melahirkan undang-undang yang akan menjadi suatu masalah bagi rakyat. Bangsa sudah berat begini, kalau ini lahir lagi akan menimbulkan gejolak baru di masyarakat," tukasnya. {akurat}

fokus berita : #Bagus Adhi Mahendra Putra #Gus Adhi