15 November 2020

Sosialisasi UU Haji dan Umrah, Ace Hasan Pastikan Jamaah Disabilitas Dapat Perhatian Khusus

Berita Golkar - Ace Hasan Syadzily selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, mensosialisasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) kepadan para pengasuh pesantren dan tokoh agama Bandung, Sabtu (14/11/2020).

Ace mengatakan bahwa UU tentang haji telah mengalami beberapa kali perubahan, oleh sebab itu masyarakat perlu mengetahui aturan-aturan baru tentang haji.

Sebelumnya, UU haji adalah UU No. 17 tahun 1999, kemudian direvisi menjadi UU No. 13 tahun 2008, lalu terakhir direvisi lagi menjadi UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Juga: Erry Sadewo Tegaskan Golkar Kota Semarang Komitmen All Out Menangkan Hendi-Ita

"Ini memang perlu disempurnakan karena ada dinamika haji yang luar biasa, jauh lebih kompleks. Makanya saya sampaikan ke Kemenag, berikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah", kata Ace.

Menurutnya, sangatlah penting mengetahui aturan UU haji, karena hal itu yang menjadi landasan penyelenggaraan ibadah haji. Semua penyelenggara harus tau dan paham, sebab penting karena menyangkut penyelenggaraan haji secara keseluruhan.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa dalam UU PIHU mengatur antara lain terkait dengan pelimpahan nomor porsi bagi jamaah yang sudah mendaftar kemudian batal berangkat karena meninggal dunia atau sakit permanen.

Baca Juga: Musa Rajekshah Minta Kader Golkar Sumut Rutin Gelar Yasinan Tiap Malam Jumat

"Di UU yang baru ini diatur pelimpahan nomer porsi dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen", ujarnya.

UU PIHU juga memberikan perhatian bagi jamaah haji-umrah penyandang disabilitas. "Dalam UU yang baru ini mengatur jemaah haji penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan khusus", lanjutnya.

Pria alumni Universitas Padjajaran itu juga menerangkan bahwa dalam UU PIHU mengatur bahwa KBIHU mendapat alokasi 1 orang pembimbing untuk berangkat haji jika kelompok bimbingannya melebihi 135 orang.

Baca Juga: Ketua SOKSI Bali, Bagus Adhi Mahendra Putra Minta RUU Minol Jangan Rugikan Potensi Kearifan Lokal

"KBIHU dapat jatah 1 orang pembimbing untuk berangkat haji kalau jamaah yang dibimbingnya lebih 135 orang", ungkapnya.

Selanjutnya, Ace menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji.

"Saya selalu mendorong pelayanan haji terus ditingkatkan. Hotel jamaah minimal bintang tiga. Makanannya jangan makanan Arab. Kalau orang Sunda, kasih cita rasa nusantara (Sunda). Cara dengan cara penyatuan embarkasi."

"Sekarang, Jabar, Jatim, dan lainnya ada dalam satu zonasi. Sekarang pelayanan haji kita sudah bagus. Tapi masih ada masalah. Masalah utama kita adalah daftar tunggu yang lama", paparnya.

Baca Juga: Supriansa Ingin Calon Kapolri Pengganti Idham Azis Berani Sikat Narkoba Hingga Tingkat Desa

Di tengah isu penggunaan dana haji untuk pembangunan jalan tol, Ace pun memberikan penjelasan bahwa dana haji tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Dana jemaah haji itu aman. Sekarang dana kelolaan haji ada Rp. 139,5 triliun. Besar ini pak. Tapi kalau ada yang bilang buat jalan tol, itu bohong. Dimana uanganya sekarang, ditempatkan di bank-bank syariah Rp. 32 triliun. Ada yang diinvestasikan dalam bentuk SBSN Rp. 96,6 triliun", pungkasnya.

Sementara itu, Ajam Mustajam, Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Jabar menyampaikan perkembangan pelayanan haji di Provinsi Jawa Barat.

"Perkembangan yang paling nyata terlihat saat ini di Jawa Barat, yaitu pemerintah sedang membangun asrama haji yang fenomenal, bagus dan terbesar di Indonesia", kata Ajam. {akurat}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily