22 November 2020

JK Bicara Kekosongan Kepemimpinan Aspiratif, Ace Hasan Soroti Gubernur DKI Jakarta

Berita Golkar - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), berbicara mengenai kekosongan kepemimpinan penyerap aspirasi masyarakat saat membahas Habib Rizieq Syihab (HRS). Menanggapi itu, Partai Golkar pun mencocokkan pernyataan JK untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan 'kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas'. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan beliau yang kami hormati."

"Jika yang dimaksud dengan hal itu, adalah soal kepemimpinan dalam menjaga ketertiban sosial, dan tegas terhadap pelanggar protokol COVID-19, hal itu sebetulnya kan kewenangan dari pemerintah daerah, yaitu Gubernur DKI Jakarta," kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).

Baca Juga: Azis Syamsuddin Optimis RUU PDP Beri Jaminan Rasa Aman Saat Gunakan Aplikasi Berbasis Internet

Ace menilai Pemprov DKI gagal menegakkan protokol Corona (COVID-19) di Petamburan usai Habib Rizieq menggelar akad nikah putri keempatnya dan acara maulid Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Karena itu, Pangdam Jaya turun menertibkan protokol kesehatan tersebut.

"Lagi pula fenomena HRS ini kan terjadi bukan saja di era kepemimpinan Jokowi pada periode yang kedua. Pada kepemimpinan periode yang pertama pun dimana Pak JK menjadi wapres-nya, HRS ini selalu menjadi persoalan. Siapa yang tidak tahu di periode pertama pemerintahan Jokowi-JK demo berjilid-jilid itu terjadi? Apakah itu dinilai sebagai kekosongan kepemimpinan?" ucap Ace.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu juga menyoroti saat Habib Rizieq divonis pidana penjara di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Ace, fenomena HRS ini tidak bisa disebut adanya kekosongan kepemimpinan.

Baca Juga: Kampanye Pilkada 2020 Tak Jadi Klaster Baru COVID-19, Zulfikar Arse Sadikin Apresiasi KPU dan Bawaslu

"Bahkan saya kira kemunculan HRS ini bukan hanya di era Presiden Jokowi, tapi juga pada kepemimpinan sebelumnya juga menimbulkan masalah. Salah satunya di era SBY-JK, pernah divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Apakah hal itu dianggap sebagai kekosongan kepemimpinan?" katanya.

Terkait dengan masalah HRS yang mengakibatkan kerumunan di Jalan Petamburan, Jakarta Barat, Ace meminta Pemda tegas jika ada warga yang melanggar protokol kesehatan. Dia berharap tidak ada yang memberikan toleransi bagi semua pelanggar protokol kesehatan.

"Kita harus sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi bahwa negara wajib hadir dalam menyelamatkan kesehatan warganya. Jangan justru kita memberikan justifikasi dan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang sengaja melanggar protokol COVID-19."

"Ini soal penegakan aturan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja memberikan ruang, dan mentoleransi untuk melanggar aturan di tengah pandemi COVID-19," ucapnya. {detik}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily #Jusuf Kalla