25 November 2020

Tak Coret Soekirman-Tengku Ryan di Pilkada Sergai, Ahmad Doli Kurnia Nilai KPU Lecehkan Peradilan

Berita Golkar - Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mengakomodir putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan terkait polemik Pilkada Serdang Bedagai (Sergai) dinilai sebagai wujud pelecehan terhadap peradilan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Doly mengatakan, seharusnya selaku penyelenggara pemilu, KPU tetap selalu mengedepankan undang-undang dibandingkan PKPU dalam mengambil suatu keputusan.

"Ya, tentu kita berharap penyelenggara juga menghargai proses hukum. Di mana undang-undang kan lebih tinggi dibanding PKPU. Kami kira ini salah satu bentuk pelecehan terhadap peradilan kita, mungkin harusnya dipertimbangkan secara matang mencari solusi yang terbaik atas kasus tersebut. Sebab siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai hukum di negeri ini," kata Doly, (25/11/2020).

Baca Juga: Pilgub Sumbar 2020, Ini Visi Misi Paslon Nomor Urut 3 Fakhrizal-Genius Umar

Menurut Doly, pihaknya pun sudah mendorong agar KPU bersikap adil dalam menyikapi hasil putusan PTTUN Medan terhadap gugatan yang diajukan tim Calon Bupati dan Wakil Bupati Sergai, Darma Wijaya-Adlin Tambunan.

Di samping itu, Partai Golkar selaku pengusung terhadap pasangan calon (paslon) tersebut, terus mendukung langkah yang diambil tim Darma Wijaya-Adlin Tambunan untuk memperjuangkan kebenaran sesuai hukum yang berlaku.

"Dukungan dan dorongan yang kami berikan itu nyatanya kan terbukti, bahwa gugutan paslon kami di Sergai tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Namun KPU yang bersikeras tidak mau mengakomodir keputusan PTTUN tersebut," ucapnya.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Pastikan Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19 di Pilkada 2020 Ditindak Tegas

Ia pun menyatakan bahwa polemik yang terjadi di Pilkada Sergai telah menjadi pembahasan Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu RI.

Tetapi, hingga kini KPU RI tetap pada pendiriannya, tidak mencabut surat keputusan KPU Sergai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai atas nama Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi.

"Kami di Komisi II memandang, bahwa apapun keputusan hukum yang sudah diputuskan pengadilan mesti dihargai dan diikuti," ucapnya.

Baca Juga: Usai Dua Periode Jabat Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany Ingin Rehat dan Jadi Profesor Hukum

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman, telah mengeluarkan surat Nomor 1055/HK.06-SD/03/KPU/XI/2020 berisi sejumlah poin untuk menjawab pertanyaan KPU Sumut yang berkonsultasi perihal putusan PTTUN tentang sengketa Pilkada Sergai.

Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat 12 UU Nomor 10 tahun 2016, di mana pada pokoknya memberikan batas waktu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, maka putusan PTTUN Medan Nomor 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN tertanggal 13 November 2020 dinilai telah melewati batas waktu.

Kedua, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota, maka putusan PTTUN Medan berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 12 UU nomor 10 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Baca Juga: Akbar Tandjung Turun Gunung, Puji 9 Program Prioritas Gus Ipul-Mas Adi Untuk Kota Pasuruan

Ketiga, berkenaan dengan penjelasan tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka KPU Kabupaten Serdang Bedagai segera mengadakan rapat pleno dalam rangka tindak lanjut Putusan PT TUN Medan yang pokoknya menyatakan Putusan PTTUN Medan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 12 UU nomor 10 tahun 2016. {medan.tribunnews}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia