27 November 2020

Kelompok 212 Tak Diakomodir Dalam Kepengurusan, Ace Hasan Sebut MUI Bukan Organisasi Politik

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VIII , Ace Hasan Syadzily menyatakan jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan untuk kepentingan politik. Hal ini dikatakan Ace terkait hilangnya nama-nama kelompok 212 dari kepengurusan MUI periode 2020-2025.

“Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik,” kata Ace saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Ketua DPP Partai Golkar ini menyebut MUI merupakan tempat berhimpun semua ormas Islam untuk kemaslahatan umat. Dia mengatakan tujuan MUI bukan untuk kepentingan politik.

Baca Juga: Bamsoet Ajak Mahasiswa Kosgoro 1957 Amalkan Semangat Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas

“MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat,” ujar Ace.

“Kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, Kyai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan,” kata tukasnya.

Seperti diketahui, Miftachul Akhyar resmi didaulat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama (MUI) menggantikan Ma’ruf Amin. Pengurus MUI 2020-2025 masih diisi beberapa nama lama, namun tokoh seperti Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan.

Baca Juga: Akbar Tanjung Optimis Kurnia Agustina Bisa Menangi Pilkada Kabupaten Bandung

Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.

Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.

Tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025. Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, tak mendapat posisi baru di kepengurusan teranyar. Bachtiar Nasir aktif memimpin GNPF MUI ketika kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah panas-panasnya.

Ada juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, yang tak diikutsertakan di kepengurusan MUI yang baru. Yusuf Martak menjabat bendahara di kepengurusan MUI yang lama. {realitarakyat}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily