29 November 2020

Fraksi Golkar Sebut Pencopotan Walikota Jakpus Jadi Pelajaran Pejabat Patuhi Protokol Kesehatan

Berita Golkar - Golkar DKI Jakarta meminta agar pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih bisa dijadikan pelajaran untuk pejabat lain. Para pejabat diminta memperhatikan soal protokol kesehatan.

"Ya mau bagaimana, ada pelanggaran, ada aturan, harus dijalankan, dan ini saya kira menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa kita wajib ikuti aturan protokol kesehatan di masa pandemi ini," ucap Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta Judistira Hermawan saat dihubungi, Sabtu (28/11/2020).

Golkar berharap tidak ada lagi kerumunan-kerumunan massa yang bisa memicu penularan virus Corona (COVID-19). Menurutnya, protokol kesehatan harus tetap diperhatikan.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Desak Kepolisian Usut Tuntas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Lembatonga

"Fraksi Golkar berharap semua pihak bisa menahan diri di masa pandemi ini karena ancaman kemanusiaan akibat COVID-19 ini sangat nyata. Saatnya kita saling menguatkan dengan selalu mematuhi aturan protokol kesehatan. Saya kira itu," ucapnya.

Judistira juga sebenarnya menyayangkan pencopotan Wali Kota Jakpus dan Kadis LH tersebut. Judistira, yang merupakan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, mengaku sering berkomunikasi dengan Kadis LH Andono Warih.

"Tentu saya menyatakan keprihatinan atas pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Bayu, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Andono. Saya kenal beliau berdua sebagai pribadi yang baik, terutama Pak Andono, karena merupakan mitra saya di Komisi D," katanya.

Baca Juga: Ini Bentuk Dukungan Ustadz Abdul Somad Kepada Adi Sukemi di Pilkada Pelalawan

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencopot Walkot Jakpus dan Kadis LH DKI Jakarta. Hasil pemeriksaan Inspektorat Pemprov DKI, mereka dinilai lalai karena pemberian fasilitas tersebut.

"Gubernur DKI Jakarta mencopot Bayu Meghantara dan Andono Warih sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari jabatannya masing-masing. Pencopotan ini berdasar dari hasil audit Inspektorat DKI Jakarta, yang menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur," kata Kepala BKD DKI Chaidir, Sabtu (28/11/2020).

Kelalaian yang dimaksud adalah soal meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI di acara Habib Rizieq di Petamburan. "Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup ditemukan justru meminjamkan fasilitas milik Pemprov untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa," tulis Chaidir. {news.detik}

fokus berita : #Judistira Hermawan