01 Desember 2020

Pura-Pura Tolak RKT Rp.888 Miliar Padahal Setuju, Basri Baco Tuding PSI Ngibulin Masyarakat

Berita Golkar - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyesalkan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berkoar seolah menolak rencana kerja tahunan (RKT) dewan Rp 8 miliar per anggota atau Rp 888 miliar untuk 106 anggota di tahun 2021.

Partai berlambang Pohon Beringin itu menyebut, PSI sebetulnya mendukung nilai tersebut berdasarkan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar bersama di DPRD DKI beberapa waktu lalu.

“Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco pada Selasa (1/12/2020).

Baca Juga: Azis Syamsuddin Dukung Jokowi Percepat Reformasi Birokrasi dan Struktural di Indonesia

“Tapi di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyrakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya. Tidak beretika, apalagi info dan data yang mereka sajikan kepada publik juga salah serta provokatif demi mencari sensasi sesaat,” lanjut Baco.

Dalam kesempatan itu, Baco menegaskan bahwa gaji anggota dewan tidak naik. Justru yang naik itu beberapa item tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan serta aturannya.

Selain itu, usulan tersebut sebenarnya telah diajukan sejak dua tahun lalu, tapi baru bisa diakomodasi dalam rancangan APBD 2021. Usulan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Baca Juga: Jaga Ketersediaan BBM DKI Jakarta, Alex Noerdin Minta Pertamina Dukung Penuh Peran RU VI Balongan

Usul yang diajukan misalnya untuk gaji dan tunjangan dari Rp 129 juta menjadi Rp 173,2 juta per bulan yang belum termasuk potongan pajak. Usulan tersebut juga masih bisa berubah karena dewan masih melakukan pembahasan.

“Take home pay yang saya terima sekarang juga tidak sampai Rp 129 juta. Cuma Rp 98 juta. Jadi tidak bisa seenaknya kami naikan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuaiannya itu yang kami naikkan,” ungkap Baco.

Menurutnya, yang tambahan alokasi diperbanyak pada kegiatan dewan yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Bahkan dananya dikelola Sekretariat DPRD bukan anggota dewan.

Baca Juga: Blusukan di Rancaekek, NU Pasti Targetkan Kemenangan 70 Persen di Pilkada Kabupaten Bandung

“Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kami perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi. Karena DPRD DKI tidak punya pokok-pokok pikiran (pokir) yang bisa dipakai untuk mengabdi ke daerah pemilihan masing-masing,” jelas Baco yang juga menjadi anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Hal ini disebabkan, kata Baco, pokir dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi seperti beberapa tahun silam. Sedangkan pokir alat satu-satunya yang dimiliki dewan untuk bisa mengabdi kepada dapil masing-masing.

Karena itu dewan membuat kegiatannya yang lebih banyak dengan masyarakat supaya tugas dewan dalam menyerap aspirasi bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, dananya juga jauh lebih sedikit daripada nilai pokir.

Baca Juga: Bamsoet Minta Aparat Telusuri Pasokan Senjata dan Tangkap Pelaku Pembantaian di Sigi

“Jadi jangan salah sangka dulu. Niat dewan baik dan mulia, mau lurus dan benar dalam urusan tunjangan dan Kegiatan. Jangan dipelintir untuk kepentingan pribadi sesaat dan cari sensasi,” ketus Baco.

Di sisi lain, ujar dia, fasilitas dan tunjangan Eksekutif dan Legislatif juga sangat timpang. Dewan tengah menyesuaikan walau tidak sama dengan eksekutif, setidaknya tak terlalu jauh. “Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan. Dan yang tidak wajar adalah yang dilakukan PSI, menipu publik dan melecehkan institusi DPRD,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang Hukum dan Pemerintahan Mujiyono, mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Baca Juga: Hetifah Ingatkan Pemkab Garut Prioritaskan Kesehatan Jika Gelar Kegiatan Belajar Tatap Muka

“Itu masih draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat,” ujar Mujiyono.

Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Sebab bakal dikaji kembali oleh, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dokumen ini sifatnya adalah keinginan, proposal, bukan lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, nantin ada evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak mereka,” jelasnya.

Baca Juga: Taufan Pawe Bakar Semangat Kader Golkar Bulukumba Menangkan Hamzah Pangki-Murniaty Makking

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Soalnya, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar. "Kaliin saja 106 (anggota DPRD DKI) berapa itu (Rp 888 miliar), nah, pagunya saja Rp 580 miliar,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota pada tahun 2021.

Artinya anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi. Apalagi banyak masyarakat Jakarta yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Baca Juga: Tingkatkan Kunjungan Wisnas, Hetifah Minta Potensi Pariwisata Lokal Digali Serius

“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” kata Michael berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (1/12/2020). {wartakota.tribunnews}

fokus berita : #Basri Baco