02 Desember 2020

Tingkatkan Retribusi Pajak, Walikota Parepare Taufan Pawe Sosialisasikan Transaksi Digital

Berita Golkar - Wali Kota Parepare, Taufan Pawe membuka bimbingan teknis (Bimtek) Pengeloaan Barang Miliki Daerah bagi Pengguna Barang dan Pengurus Barang SKPD Pemkot Parepare. Kegiatan tersebut berlangsung di Santika Hotel, Kota Makassar, Rabu (2/12/2020).

Bimtek ini juga dihadiri Sekda Parepare Iwan Asaad dan seluruh kepala SKPD Parepare. Taufan Pawe mengatakan, berbicara barang milik daerah atau aset daerah bukan hanya terkait dengan validasi aset tetapi harus ada pemahaman lebih.

"Sehingga pelaksanaan bimtek ini menghasilkan peningkatan pemahaman SDM yang memadai, baik dari segi regulasi maumpun dari segi pemanfaatan barang milik daerah," katanya.

Baca Juga: Lamhot Sinaga Sarankan PTPN Diklasifikasikan Berbasis Komoditas Perkebunan

Pihaknya menjelaskan dalam aset milik daerah, secara rutin membutuhkan anggaran-anggaran pemeliharaan. Disitu membutihkan tanggung jawab kepala SKPD. Terutama tanggung jawab integrtitas dalam kepekaan menekan dan mengendalikan biaya-biaya pemeliharaan.

"Saya selalu mengatakan acara bimtek seperti ini atau sejenisnya sangat dibutuhkan. Serapan dari bimtek yang menjadi bekal ilmu bagi kita akan membuat barang milik daerah terjaga dengan baik," jelasnya.

Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menambahkan, selama Pemkot Parepare bermitra dengan lembaga Prof Arifuddin sejak tahun 2014, aset Pemkot Parepare terjaga dan terserap dengan baik. Hal itu terbukti dengan Parepare Raih WTP sebanyak 4 kali.

Baca Juga: Hanafiah Harahap Tegaskan Tak Ada Alasan Golkar Tak Menang di Pilkada Binjai

Wali kota berlatar konsultan hukum ini juga memaparkan bahwa, Bank Indonesia juga telah mengukuhkan lima Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan. Salah satunya Kota Parepare.

Menurutnya, BI telah mengakui Pemkot Parepare sebagai daerah yang mulai dan memahami era transaksi digitalisasi. "Sehingga bentuk-bentuk transasksi serba digital atau aplikasi ini yang bakal kita tingkatkan terus," imbuhnya.

"Kedepannya kita tidak membutuhkan lembaran rupiah. Salah satu keuntungan transasksi digital kita terhindar dari uang palsu. Selain itu restribusi pajak jauh lebih efektif lagi," pungkasnya. {makassar.tribunnews}

fokus berita : #Taufan Pawe