02 Desember 2020

Christina Aryani Sebut Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Oleh Benny Wenda Hanya Gimik Belaka

Berita Golkar - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua secara sepihak. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, menilai hal tersebut gimik belaka.

"Tiap kali 1 Desember always the same thing, mereka kan selalu memanfaatkan momen itu. Nah sekarang masalahnya mau gimana? Lepas dari Indonesia? Ya nggak bisalah, kita mengakui NKRI itu satu," kata Christina di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Menurut Ketua DPP Partai Golkar ini, deklarasi dari Benny Wenda cs bukanlah hal yang pertama. Namun Christina menanggap dunia internasional tetap mengakui Papua bagian dari Indonesia.

Baca Juga: Ace Hasan Doakan Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj Segera Sembuh Dari COVID-19

"Lalu kayak di Inggris dulu juga deklarasi, di Oxford, di sana juga mengakuinya Indonesia kita kok. Jadi memang selalu kita lihat selalu diangkat-angkat tiap 1 Desember dapat momentum untuk angkat ini," ujar ya.

Soal deklarasi terbaru dari Benny Wenda dan kawan-kawan pun, menurut Christina hanya gimik belaka mencari perhatian. Gaya kelompok mereka pun mudah ditebak.

"Mereka pasti mencoba gimik-gimik baru untuk menarik perhatian bahkan kayak di sidang PBB, itu kan kita lihat ada pattern, ada pola yang selalu diambil ya namanya orang usaha ya pasti segala sesuatu dilakukan," imbuhnya. 

Baca Juga: PT Jaktour Ajukan PMD Lagi Meski Terus Merugi, Ini Tanggapan Dimaz Soesatyo

Sebelumnya, ULWMP pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan pembentukan sementara Papua Barat secara sepihak. Langkah Benny Wenda soal Papua Barat tak bisa dibenarkan.

"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," tulis Benny Wenda di akun Twitternya, seperti dilihat Rabu (2/12).

UMLWP mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, namun tidak ada kejelasan terkait tempat dan waktu deklarasi ini.

Baca Juga: Lamhot Sinaga Sarankan PTPN Diklasifikasikan Berbasis Komoditas Perkebunan

Guru besar hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, memberikan tanggapan tentang kebiasaan kelompok pro-separatis Papua yang selalu memanfaatkan momen tertentu untuk kepentingannya dan kali ini memanfaatkan momen 1 Desember. Pernyataan Hikmahanto ini juga dimuat dalam keterangan pers yang disampaikan oleh TNI.

"Kalaulah ada yang mengakui maka negara-negara yang mengakui ada negara pasifik yang secara tradisional mendukung Papua Merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk," kata Hikmahanto. {detik}

fokus berita : #Christina Aryani #Benny Wenda