04 Desember 2020

Ahmad Doli Kurnia Kritisi Rencana Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Di Tengah Kesulitan Ekonomi Saat Pandemi

Berita Golkar - DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan tunjangan anggota Dewan menjadi Rp 8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Partai Golkar mengkritik dan menyarankan agar kenaikan tunjangan ditunda untuk sementara waktu.

"Sementara ditunda saja dulu dan nanti dibahas melihat urgensinya," kata Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Doli, yang juga menjabat Ketua Komisi II DPR RI, menyayangkan adanya pembicaraan mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI. Ia menilai pembahasan tersebut tidak tepat dilakukan saat masa pandemi COVID-19.

Baca Juga: Misbakhun Pastikan Jokowi Tak Kurangi Dana Desa, Hanya Digeser Untuk Atasi Dampak COVID-19

"Saya kira dalam situasi pandemi seperti ini, di mana sebagian masyarakat kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, sangatlah tidak tepat membicarakan kenaikan gaji dan tunjangan bagi para pejabat," ungkapnya.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta membuat rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) 2021. Jumlah rancangan anggaran sebesar Rp Rp 8.383.791.000 miliar per anggota Dewan per tahun.

RKT DPRD DKI terdiri atas pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam 'gaji dan tunjangan' per anggota DPRD DKI.

Baca Juga: Sahlul Umur Situmeang Tegaskan Kader Golkar Samosir Siap Menangkan Vandiko Gultom-Martua Sitanggang

Saat ini, anggota DPRD DKI diketahui menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersih anggota Dewan sebesar Rp 111 juta per bulan pada 2020. Dengan demikian, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

"Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport.

Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, Azis Syamsuddin Minta Ketegangan di 3 Wilayah RI Ini Segera Diatasi

Itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan," ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

"Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta)," katanya. {detik}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia