04 Desember 2020

Dave Laksono Minta Perpres Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme Segera Disahkan

Berita Golkar - Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme harus segera disahkan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono dalam kunjungan kerja Komisi I DPR ke Akademi Militer (AKMIL) Magelang, Jawa Tengah, Rabu 2 Desember 2020 lalu.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid dengan agenda melakukan tatap muka dengan para taruna dan tenaga kependidikan Akmil sebagai kawah candradimuka dalam menyiapkan kader pemimpin TNI AD masa depan yang profesional melalui program pendidikan dan latihan yang tersedia.

Baca Juga: Cegah COVID-19, Legislator Cantik DPRD Pasaman Ini Bagikan Masker di Pasar Lama Lubuk Sikaping

Kunjungan kerja tersebut juga dimaksudkan untuk mendalami secara komprehensif pemenuhan kesejahteraan taruna Akmil beserta tenaga pendidik di dalam lingkungan Akmil, serta berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi di lingkungan Akmil.

Di sela-sela kunjungan kerja tersebut, Dave Laksono mengatakan bahwa draft Perpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme harus segera disahkan.

“Terorisme itu bukan sekadar kejahatan luar biasa, tetapi kejahatan transnasional yang mempunyai dampak yang masif tidak hanya dari sisi keamanan tetapi juga dari sisi kemanusiaan, ekonomi, dan bisa berdampak pada pertahanan negara. Sehingga penanggulangannya harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa,” jelas Dave.

Baca Juga: Robert Kardinal Nilai Otonomi Khusus Solusi Terbaik Untuk Pembangunan Papua ke Depan

Lebih lanjut Dave mengatakan, negara harus segera memberikan dasar hukum bagi pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme karena itu perintah UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Perpres-nya harus segera dibuat karena itu perintah UU Nomor 5 Tahun 2018. Perpres itu akan menjadi payung hukum bagi TNI khususnya bagi Koopssus dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan terorisme,” tegas Dave.

Terkait dengan perdebatan tentang tugas penangkalan Koopssus (Komando Operasi Khusus) TNI dalam pemberantasan terorisme tidak perlu diperdebatkan. Menurut Dave, penangkalan tersebut adalah upaya pencegahan.

Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, Azis Syamsuddin Minta Ketegangan di 3 Wilayah RI Ini Segera Diatasi

“Daya tangkal TNI maksudnya TNI diberi tanggung jawab untuk melakukan upaya pengintaian sehingga langkah teroris bisa terdeteksi lebih dini. Pencegahan lebih dini itu lebih baik daripada penindakan setelah terjadi peristiwa teror yang tentu akan sangat meresahkan masyarakat, membuat ekonomi hancur, dan berdampak luas."

"Karena itu tidak perlu ada ketakutan soal daya tangkal TNI dalam pemberantasan terorisme, toh akan dibentuk dewan pengawas,” papar Dave. {nasional.okezone}

fokus berita : #Dave Laksono