11 Desember 2020

Yahya Zaini Desak Pemerintah Perbanyak Alokasi Vaksin COVID-19 Gratis Untuk Masyarakat

Berita Golkar - Program vaksinasi yang direncanakan pemerintah dengan skema 30 persen program pemerintah dan 70 persen bersifat mandiri ditentang Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini.

Ia mendesak pemerintah untuk merubah rencana vaksin gratis sebanyak 32 juta orang dan vaksin mandiri sebanyak 75 juta orang tersebut.

“Pemerintah seharusnya justru mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperbanyak vaksin gratis untuk rakyat, terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat dengan memperbesar jumlah vaksin mandiri,” kata Yahya saat Rapat Kerja dengan Menkes dan Wamen BUMN, serta RDP dengan Kepala BPOM, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Baca Juga: Jagoan Golkar Menang di 16 Dari 23 Pilkada se-Sumut, Airlangga Telepon Langsung Musa Rajekshah

Politisi senior Partai Golkar tersebut lantas menganggap pemerintah tidak punya sensitivitas disaat rakyat sedang mengalami kesulitan akibat Pandemi Covid-19 dengan meminta biaya vaksin dibayar oleh rakyat.

“Dimana letak keadilan dan rasa empati kepada rakyat yang sekarang hidupnya sedang susah, kenapa harus menarik biaya vaksin kepada rakyat yang tidak mampu?. Justru seharusnya yang 70 persen dibantu pemerintah secara gratis sedangkan 30 persen secara mandiri,” tegas Yahya.

Yahya menjelaskan, bahwa kondisi saat ini, rakyat miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibantu pemerintah berjumlah sekitar 127, 7 juta orang yang terdiri dari 96,6 juta dibiayai pemerintah pusat sementara 31,1 juta dibiayai oleh Pemda.

Baca Juga: Arinal Djunaidi Ungkap Golkar Menangkan 4 Dari 8 Pilkada se-Lampung, Ini Daftarnya

Belum lagi, kata dia, ada sekitar 20 juta orang yang menjadi peserta kelas III mandiri yang sering nunggak iuran lantaran kesulitan untuk membayar bulanan.

“Kalau vaksin yang digratiskan hanya untuk 32 juta orang berarti ada sekitar 95 juta orang miskin dan tidak mampu yang harus bayar sendiri atau masuk skema vaksin mandiri, dengan pola semacam ini program Covid-19 tidak akan tepat sasaran,” jelas YZ, panggilan akrabnya.

Karenanya, Legislator asal Dapil VIII Jawa Timur itu meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana atau skema tersebut. Sebab, terdapat pula sekitar 37 persen masyarakat yang masih menolak untuk divaksinasi. {kronologi}

fokus berita : #Yahya Zaini