18 Desember 2020

Jika Fachrul Razi Dicopot, Muhammad Fauzi Minta Penggantinya Mengerti Tugas dan Fungsi Kemenag

Berita Golkar - Isu reshuffle kabinet kini menghangat, sejumlah menteri pun disebut bakal diganti oleh Presiden Jokowi. Salah satu yang santer dikabarkan ikut terkena reshuffle adalah Menteri Agama Fachrul Razi. 

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Fauzi berpendapat, reshuffle tetap menjadi domain Presiden. Sehingga, Jokowi lah yang tahu menteri apa saja yang harus diganti atau dipertahankan. 

"Yang pasti masalah pergantian menteri itu hak prerogatif Presiden dan saya yakin juga Presiden sudah memiliki catatan-catatan tersendiri bagi menteri-menterinya," kata Fauzi, Jumat (18/12).
Kendati demikian, Fauzi berpandangan kalau akan diganti, maka Menag yang baru haruslah paham Kementerian Agama beserta tugas-tugasnya.

Baca Juga: Zulfikar Arse Sadikin Bersyukur Pilkada Serentak 2020 Tak Picu Lonjakan Kasus COVID-19

"Karena itu menjadi hak prerogatif Presiden, ke depan carilah orang yang mengerti terkait kementerian ini. Karena kementerian ini kan dinamisasinya sangat banyak sekali," tutur Politikus Golkar itu.
Paling tidak, lanjut Fauzi, Menag baru harus membangun komunikasi yang baik.

Terlebih menurut Fauzi, dalam suasana kebangsaan saat ini, Kemenag seharusnya hadir ikut berperan berkomunikasi ke publik. "Padahal peran-peran Kemenag bisa mengkomunikasikan suasana-suasana yang terjadi sekarang ini," papar dia. 

Sebaliknya, kalau pun Fachrul Razi ingin dipertahankan, Fauzi berpendapat, Menag harus fokus tehadap permasalahan di Kementerian Agama. Hal itu menurut Fauzi wajib menjadi prioritas, bukan malah memfokuskan diri kepada hal-hal yang sudah berjalan baik.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Nilai Langkah Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19 Sesuai Amanat Konstitusi

 

"Saya enggak usah sebutkanlah, hal-hal yang enggak perlu diatur, diatur. Ini kan menjadi suasana juga menjadi gaduh," ungkap Fauzi.

Lebih jauh, Fauzi kembali mengulas hubungan Kemenag dan Komisi VIII. Sebagaimana diketahui, Menag beberapa waktu lalu sempat kisruh dengan Komisi VIII DPR terkait pembatalan haji.

Komisi VIII saat itu menyayangkan Fachrul tidak berkoordinasi sama sekali dengan Komisi VIII, dan mengumumkan sepihak.

"Masalah koordinasi pembatalan haji misalnya, yang disampaikan benar tetapi teknisnya yang salah. Karena tidak ada komunikasi dengan teman-teman DPR. Sesuatu yang benar ketika dilakukan dengan cara yang salah, bisa salah itu, karena kita negara hukum. Itu kalau mau dipertahankan," pungkas Legislator dapil Sulsel itu. {kumparan}

fokus berita : #Muhammad Fauzi