24 Desember 2020

Cegah Tindakan Asusila, Muhlis Redhani Setuju Usul MUI HSS Segera Bahas Perda Warung Jablai

Berita Golkar - Awal Desember 2020, pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, menemui anggota dewan setempat.

Mereka minta supaya DPRD Kabupaten HSS menyusun aturan mengenai warung remang-remang atau warung malam atau dikenal juga dengan sebutan Warung Jablai. Supaya, tidak terjadi tindak asusila dan juga tindak kejahatan.

Janji DPRD Kabupaten HSS saat itu kepada pengurus MUI HSS, kini mulai diwujudkan. Aturan tersebut, bakal masuk program pembentukan perda pada 2021.

Baca Juga: Kepemimpinan Taufan Pawe Bawa Golkar Menangkan 7 Pilkada di Sulsel

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten HSS, HM Kusasi, dalam pertemuan yang membahas rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021, Rabu (23/12/2020).

Dikatakan HM Kusasi, ada 29 judul dan tema raperda yang masuk Rancangan Propemperda 2021. Ada yang usulan Pemkab HSS, juga ada dari DPRD Kabupaten HSS.

Namun dari jumlah tersebut ada 6 judul yang harus ditunda, menyusul adanya peraturan Gubernul Kalsel bahwa Propemperda yang dibuat 2021 tak boleh melebihi tahun sebelumnya.

Baca Juga: Universitas Negeri Semarang Anugerahi Airlangga Hartarto Gelar Doktor Honoris Causa

“Tahun sebelumya ada 23. Jadi yang masuk tahun ini baru bisa 23. Enam yang ditunda, satu dari usulan DPRD dan lima usulan dari Pemkab HSS,” rinci Kusasi.

Mengenai usulan MUI HSS tersebut, Kusasi mengatakan, menjadi salah satu prioritas karena sudah meresahkan masyarakat. “Ini saran ulama yang secara teknisnya nanti kami bahas di rapat internal,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Muhlis Redhani, menyampaikan agar usulan MUI HSS harus menjadi perhatian bersama. Dan Muhlis pun setuju, perda inisiatif terkait hal itu menjadi salah satu prioritas.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Rencana Pembelajaran Tatap Muka

“Kami menerima laporan langsung dari tokoh masyarakat, warung remang diduga disalahgunakan menjadi tempat prostitusi, tempat perkelahian, minuman keras hingga penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya,” kata Muhlis.

Dia jelaskan, selama ini Satpol PP tidak bisa menindak secara maksimal karena payung hukumnya belum kuat. "Dengan adanya Perda, diharapkan mereka bisa melakukan tindakan tegas bersama aparat penegak hukum lainnya,” kata Muhlis. {tribun}

fokus berita : #Muhlis Redhani