24 Desember 2020

Ratu Ati Marliati Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Golkar Kota Cilegon

Berita Golkar - Ratu Ati Marliati yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Cilegon, Banten terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPD Partai Golkar Cilegon dalam musyawarah daerah (Musda) V.

Putri mantan Wali Kota Cilegon almarhum Tubagus Aat Syafaat ini menggantikan jabatan adiknya Tubagus Iman Ariyadi, yang sudah berakhir.

“Alhamdulillah saya mendapatkan tugas dan amanah baru. Mudah-mudahan ini tidak merupakan beban, tetapi satu bentuk amanah yang walaupun dalam kontestasi politik kemarin (Pilkada Cilegon) kita belum mendapatkan hasil yang menggembirakan,” ujar Ati Marliati, di Cilegon, Kamis (24/12/2020).

Baca Juga: Prabowo-Sandi Masuk Kabinet Jokowi, Ahmad Doli Kurnia Tegaskan Rivalitas Pilpres 2019 Telah Usai

Musda V tersebut, kata Ati, sekaligus memontum menepis kabar adanya keretakan di internal kepengurusan partai seperti kabar yang marak beredar.

“Golkar Cilegon masih solid, ini adalah suatu bukti bahwa dengan kehadiran DPP dan DPD Provinsi Banten dalam pelaksanaan Musda, sebagai bentuk pula bahwa kita mematuhi aturan yang ada,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Ati, pihaknya akan merestrukturisasi kelembagaan melalui konsolidasi pengurus partai hingga di tingkat bawah.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Rencana Pembelajaran Tatap Muka

“Karena kan kita mengetahui, bahwa banyak pengurus partai Golkar itu yang usianya sudah cukup uzur ya, dan ada beberapa yang sakit. Kita akan kombinasikan itu secara baik, karena banyak nanti kawan-kawan milenial yang masuk untuk persiapan pemilu yang akan datang,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPD Golkar Banten Bahrul Ulum menegaskan bahwa agenda Musda V yang dihelat partai Golkar Cilegon tersebut sudah sesuai dengan mekanisme partai.

“DPP Partai Golkar melalui Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1 (Jabar dan Banten) sudah menjelaskan bahwa Musda partai Golkar Cilegon sudah on the track. Ukurannya adalah sesuai dengan AD/ART, peraturan organisasi (PO) dan pentunjuk pelaksanaan (juklak).

 

Baca Juga: Salim Fakhri Ingatkan 10 Kader Golkar di DPRK Aceh Tenggara Jangan Terlibat Calo Dana UMKM

Juga masih dalam tenggang waktu yang tepat, artinya pada saat Munas selesai diamanatkan bahwa Musda provinsi adalah tiga bulan setelahnya, dan Musda kabupaten/kota adalah enam bulan setelah Munas,” ujarnya.

Mekanisme pelaksanaan Musda itu, kata Ulum, mengacu pada waktu puncak perhelatan Munas pada Desember 2019 silam. “Tapi kan DPD Partai Golkar yang melaksanakan Pilkada mengajukan diskresi bahwa mereka meminta agar Musda-nya setelah selesai Pilkada dan direspon positif DPP yang penting limit waktunya tetap dalam kurun tahun 2020,” tandasnya. {beritasatu}

fokus berita : #Ratu Ati Marliati