30 Desember 2020

Musda Batal dan Tidak Sah, Selviana Wanma: Kado Natal Terindah Bagi Kader Golkar Papua Barat

Berita Golkar - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Papua Barat ke-III yang diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2020 bertempat di DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, dipersoalkan hasilnya oleh peserta yang merasa dirugikan kepentingannya dalam Musda tersebut.

Penyelenggaraan Musda III Partai Golkar Papua Barat beserta hasilnya dimintakan untuk dinyatakan batal dan tidak sah kepada Mahkamah Partai Golkar oleh 5 orang Pemohon masing-masing Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM (Ketua DPD II Partai Golkar Kota Sorong, juga sebagai Bakal Calon Ketua) sebagai Pemohon I, Dady Narwawan, S.H. (Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Manokwari) sebagai Pemohon II, Selviana Wanma (Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat) sebagai Pemohon III, Victor May, MP (Ketua DPD AMPI Papua Barat) sebagai Pemohon IV, dan Mohammad Uswanas (Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Fakfak) sebagai Pemohon V.

Termohon dalam sengketa internal Partai Golkar ini adalah Ketua DPD II Partai Golkar Papua Barat Demisioner selaku penanggung jawab Musda, Steering Committee dan Organizing Committee (SC/OC), Pimpinan sidang tetap Musda III, dan DPP Partai Golkar.

Setelah melalui serangkaian persidangan, mendengarkan permohonan pemohon, jawaban termohon, memeriksa bukti-bukti termasuk keterangan saksi yang dihadirkan para pihak, terungkap fakta-fakta diantaranya pemberhentian dan penunjukkan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat dilakukan secara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum Organisasi.

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Bakal Calon Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat tidak sesuai tata cara yang ditentukan dalam hukum organisasi membuat 7 orang hakim Mahkamah memberikan suara bulat menyatakan Musda III Partai Golkar Papua Barat tanggal 15 Agustus 2020 batal dan tidak sah.

Olehnya itu dalam amar putusannya memerintahkan kepada DPP Partai Golkar menunjuk Plt. Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Papua Barat guna melaksanakan Musda Ulang.

Dalam putusannya bernomor 13/PI-GOLKAR/VIII/2020 yang dibacakan dalam sidang terbuka pada hari kamis tanggal 29 Desember 2020, Mahkamah Partai Golkar (MPG) juga menetapkan peserta yang sah terdiri dari DPP Partai Golkar, DPD I Partai Golkar Provinsi, DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota, serta Organisasi Pendiri Pendiri/Didirikan/Sayap.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat, Selviana Wanma sebagai pemohon mengungkapkan rasa syukurnya atas putusan ini dan menganggap putusan ini kado natal terindah bagi seluruh insan Partai Golkar di Papua Barat. “Puji Tuhan, perjuangan kami hari ini terjawab. Dalam suasana damai natal putusan ini kado natal terindah dari Tuhan kepada seluruh insan Partai Golkar di Papua Barat”. ujarnya.

Perempuan yang akrab disapa Selvi ini sebelumnya di Plt-kan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat sebanyak 2 kali, pertama menjelang penjaringan bakal calon kepala daerah dan kedua menjelang pelaksanaan Musda Provinsi. Putusan MPG yang dibacakan selasa kemarin tegas menyatakan bahwa kepengurusannya lah yang sah sebagai peserta Musda Provinsi Papua Barat.

Dirinya menyatakan bahwa sebagai kader yang taat dan patuh terhadap konstitusi partai, ia selalu menempuh upaya-upaya konstitusional dengan sabar dan penuh percaya bahwa Partai punya perangkat yang bisa menilai secara objektif mana yang benar dan mana yang salah.

"Putusan MPG ini menurutnya bukti nyata bahwa meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu saat kebenaran akan mendahuluinya. Saya 2 kali di Plt-kan oleh Provinsi, kasarnya bisa dibilang penganiayaan berulang, di Plt-kan sehari sebelum Musda dan melihat Plt masuk sebagai peserta Musda itu rasanya bagaimana, tapi saya orang berpendidikan dan politisi, saya tempuh upaya hukum yang partai sediakan, MPG membuktikan dirinya pengadilan yang benar-benar memberikan keadilan, melihat secara obyektif fakta dan peristiwa yang terjadi dan terima kasih telah mengembalikan hak saya sebagai peserta Musda.

"Putusan ini adalah bukti konkret bahwa meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat suatu saat kebenaran akan mendahuluinya, dan sekarang lah saatnya," pungkasnya.

fokus berita : #Selviana Wanma #Lamberthus Jitmau