30 Desember 2020

Sekjen Depinas SOKSI, Misbakhun Minta Eks Anggota dan Simpatisan FPI Dirangkul Agar Toleran dan Inklusif

Berita Golkar - Pemerintah resmi melarang keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Namun pemerintah diminta merangkul warga negara eks anggota dan simpatisan FPI.

"Kami juga mendukung bila setelah mengeluarkan keputusan pembubaran, pemerintah juga merangkul kembali warga negara yang selama ini telanjur masuk dan berkegiatan di FPI," kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam keterangannya, Rabu 30 Desember 2020.

Menurut Sekjen Depinas SOKSI ini, pemerintah harus melakukan upaya pembinaan intensif terhadap warga yang selama ini bergabung ke FPI. Bagaimanapun, kata Misbakhun, mereka juga warga negara Indonesia.

Baca Juga: Bupati Syamsuddin Hamid Mundur Dari Posisi Ketua Golkar Pangkep, Ini Tanggapan Taufan Pawe

"Kami menyarankan agar ada upaya intensif pemerintah dalam mengajak warga negara khususnya anak-anak muda yang telanjur bergabung dengan FPI bisa berkarya dengan cara yang benar sesuai aturan hukum yang ada, bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungannya, masyarakat, dan negaranya, serta menjadi pribadi yang lebih toleran dan inklusif," terang Misbakhun.

Misbakhun menegaskan pihaknya mengapresiasi keputusan pelarangan tersebut. Pasalnya rakyat sudah lama menjadi saksi dan sudah lama memendam rasa serta keinginan agar hukum ditegakkan sebenar-benarnya.

Pancasila mengatur prinsip-prinsip yang sudah menjadi kesepakatan seluruh warga negara Indonesia sejak dahulu. Prinsip ini sudah sejak awal menjadi penjaga sekaligus pemersatu dari keberagaman yang memang hidup di antara warga negara selama ini.

Baca Juga: Rombak Fraksi Golkar DPRD Jatim, Sarmuji Minta Optimalkan Kinerja

Karenanya, tidak boleh ada individu atau sekelompok orang yang berusaha merusak keberagaman yang selama ini hidup dengan baik, dan bahkan berusaha berada di atas hukum negara. Jika hal tersebut dilakukan, lanjut dia, itu sama saja dengan berusaha merusak pondasi bernegara yang sudah disepakati bersama hingga saat ini.

"Kehidupan keagamaan dan keberagaman yang lebih toleran, akan lebih bagus bila tanpa FPI. Begitu pun dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, juga akan lebih baik tanpa FPI," tegas Misbakhun.

Pemerintah melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah tak segan menghentikan semua aktivitas yang dilakukan sekelompok anggota FPI.

Pelarangan kegiatan FPI ini diambil melalui keputusan bersama enam lintas kementerian. Yakni, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. {medco}

fokus berita : #Misbakhun #Misbakhun