05 Januari 2021

Internal Golkar Pangandaran Memanas, 50 Pimpinan Desa Ajukan Mosi Tidak Percaya

Berita Golkar - Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), puluhan Pengurus Desa (PD) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran tandatangani petisi. Mereka mengajukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Ketua DPD Golkar Kabupaten Pangandaran Muhammad Taufik Martin.

Salah seorang Ketua PD DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Suratman, mengaku sudah mengumpulkan 50 tandatangan ketua PD Se Kabupaten Pangandaran dan bahkan sudah bersurat ke DPD Golkar Jawa Barat.

Menurutnya para Ketua PD merasa merasa tidak dihargai oleh Ketua DPD. Selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan para Ketua PD mengajukan mosi tidak percaya.

Baca Juga: Singgih Januratmoko Yakin Gotong Royong Jadi Solusi Untuk Masalah Bangsa Saat Ini

“Ada beberapa Poin yang menjadi sorotan kami pada masa jabatan Ketua DPD Golkar Pangandaran yang sekarang. Salah satunya masalah administrasi,”kata Suratman dilansir dari rmoljabar.id, baru-baru ini.

Dalam urusan administrasi, kata Suratman, DPD tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan bagi para PD. Sehingga tambah ia, para pengurus di desa menjalankan roda organisasi hanya melalui mandatori lisan saja.

“Kami juga tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis partai. Bahkan selama pak Taufiq menjabat menjadi ketua, kami hanya ngumpul saat mau Pilkada kemarin saja. Kok Organisasi musiman gini,” paparnya.

Baca Juga: Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Subiakto Tjakrawerdaya Meninggal Dunia

Lebih lanjut, Suratman juga menyinggung persoalan Pemilihan Legislatif pada tahun 2019 karena calon dari Golkar di Pangandaran tidak memenuhi quota yang telah disediakan di tiap Daerah Pemilihan.

“Ini jelas memalukan. Seperti Golkar yang tidak punya kader atau simpatisan. Padahal kan kalau hanya untuk memenuhi quota caleg saja Golkar punya militansi tinggi dan mampu untuk hal ini,” kata Suratman.

Kegagalan Ketua DPD Golkar Pangandaran sekarang, imbuh Suratman, juga dirasakan pada saat pelaksanaan Pilkada Pangandaran kemarin. Arogansi ketua, tukas ia dirasa sangat tinggi sehingga mengakibatkan timbulnya faksi faksi dan perpecahan di tubuh Partai.

“Kemarin saat Pilkada kan banyak sekali kader yang malah nyebrang mendukung calon lain. Padahal Golkar punya calon sendiri. Ya ini dasarnya kenapa kami menyebut terkesan arogan bahkan otoriter ,” pungkasnya. {jabarekspres}

fokus berita : #Suratman,