06 Januari 2021

Sabil Rachman Sebut Hasil Survei LKPI Jadi Vitamin Bagi Golkar Menangkan Pemilu 2024

Berita Golkar - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 M. Sabil Rachman menyambut baik hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang menempatkan elektabilitas Golkar pada urutan kedua yakni 15,2 persen, dibawah PDI Perjuangan (PDIP).

"Hasil survei ini menjadi alat ukur bagi partai untuk menyiapkan strategi dan kebijakan dalam memenangkan kontestasi pemilu yang akan datang," tutur Sabil yang juga Staf Pengajar Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan - Abdi Negara dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Ia melihat, Hasil suvei LKPI jauh berbeda dengan Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Padahal kata Sabil, survei soal keterpilihan partai politik jika pemilu dilaksanakan hari ini, dilakukan bersamaan diakhir bulan Desember 2020.

Baca Juga: Gandeng Pemuda Jadi Lokomotif Penggerak Ekonomi, Golkar Bali Gelar Pelatihan Petani Milenial

"Tidak sampai seminggu setelah publikasi SMRC. LKPI juga merilis hasil survei yang dilaksanakannya pada tanggal 22-27 Desember 2020, tetapi dipublikasikan pada tanggal 2 Januari 2021 dengan kesimpulan elektabilitas partai Golkar berada di tingkat kedua setelah PDI Perjuangan," kata Sabil.

Disebutkan, ada kenaikan signifikan elektabilitas Golkar, yang dalam survei SMRC hanya 5,6 persen menjadi 15,2 persen dalam survei LKPI. Selain adanya perbedaan yang sangat jauh dari hasil dua survei lembaga tersebut, jumlah partai politik yang disurvei juga tidak sama.

Sabil mengakui, pihaknya tidak punya preferensi "memaksa" untuk mengarahkan agar kedua lembaga secara utuh menjadikan seluruh partai sebagai obyek survei dalam pandangan publik.

Baca Juga: Internal Golkar Pangandaran Memanas, 50 Pimpinan Desa Ajukan Mosi Tidak Percaya

Namun oleh karena menyangkut elektabilitas partai politik kata dia, mestinya SMRC secara terbuka melakukan survei secara menyeluruh atau setidaknya partai politik yang memiliki perwakilan baik di DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota atau yang ikut pemilu tahun 2019.

"Saya kira dan menduga SMRC memiliki disain dan mungkin juga karena keterbatasan sumber daya (biaya dan tenaga lapangan), waktu serta target sehingga tidak sempat memasukkan partai-partai lain seperti PAN, HANURA, PSI, PERINDO dan BERKARYA. Akhirnya publik hanya tersajikan Partai-partai menengah seperti yang diketahui oleh publik melalui presentasi tanggal 29 Desember tersebut," kata Sabil.

Sabil menegaskan perbedaan hasil dua survei itu sebagai instrumen dan cermin bagi partai dalam melihat, seberapa kuat kohesi kebijakan dan agenda- agenda partai yang dapat senafas dan seturut dengan aspirasi dan kepentingan publik.

Baca Juga: Hetifah Minta Kedepankan Prinsip Kehati-hatian Dalam Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

"Sehingga kemudian terbangun trust publik kepada Partai sebagai salah satu sumber investasi politik setidaknya dalam lima tahun," tambahnya.

Menurutnya, ini penting bagi partai politik karena apapun hasil survei tersebut, akan ikut mempengaruhi secara psikologi dan memori publik yang akan terekam, bisa jadi dalam waktu yang relatif lama.

"Maka pada tingkat tertentu hasil survei tidak boleh dianggap tanpa implikasi lalu dianggap hal yang biasa-biasa saja, yang dalam dunia politik kontemporer harus bisa jadi salah satu sumber dalam mengambil kebijakan strategis," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.

Baca Juga: Roboh Diterjang Banjir, Golkar Kepri Bantu Bangun Jembatan Penghubung 3 Kampung di Kabil

Dimatanya, hasil LKPI lebih dapat terterima baik oleh publik maupun partai politik karena menghadirkan secara proporsional hasil seluruh parpol yang selama ini teraffirmasi juga oleh publik melalui kerja-kerja politik kadernya.

"Baik di parlemen maupun di legislatif yang selama ini nyata ikut berkontribusi juga waktu pengolahan data yang lebih lama sehingga bisa lebih korektif," katanya.

Lebih jauh dikatakan, survei SMRC yang dirilis 29 Desember 2020 menunjukkan kedigdayaan 2 parpol yakni PDIP dan Gerindra disatu sisi, tetapi nampaknya lupa memasukkan variabel partai lain yang justru dimasukkan oleh LKPI karena secara faktual juga punya posisi eksistensial.

Baca Juga: Soroti Izin Operasional Seaglider di Selayar, Bobby Rizaldi Desak Kirim Nota Protes Diplomatik

Sabil mengatakan, isu korupsi menurut LKPI menjadi variabel utama turunnya suara atau elektabilitas PDIP dan Gerindra sebagai hal yang tidak dicermati oleh SMRC.

"Kekurang cermatan SMRC yang lain adalah tidak dimasukannya partai menengah yang selain memiliki kursi di Parlemen/ DPR RI yakni PPP dan PAN juga punya kader yang duduk di kabinet yakni PPP," tutup Sabil. {rmco}

fokus berita : #Sabil Rachman