10 Januari 2021

Mahkamah Partai Batalkan Musda, Kader Golkar Papua Barat Apresiasi dan Dukung Airlangga Capres 2024

Berita Golkar - Mahkamah Partai Golkar telah memutus sengketa/perselisihan internal Partai Golkar atas pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) III Partai GOLKAR Provinsi Papua Barat.

Perkara dengan nomor: 13/PI-GOLKAR/VIII/2020 diputus setelah Hakim Mahmakah yang terdiri dari Ketua Adies Kadir dan Anggota masing-masing John Kenedy Azis, Dewi Asmara, Christina Ariyani, Supriansa dan Muhammad Sattu Pali menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 dan dibacakan dalam sidang pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020.

Putusan ini memberikan status hukum atas pelaksanaan MUSDA III Partai Golkar Provinsi Papua Barat pada tanggal 15-16 Agustus 2020 di DPP Partai Golkar, yaitu dalam amar ke-2 dinyatakan bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar olehnya itu dalam amar ke-3 dinyatakan Batal dan Tidak Sah.

Dalam amar ke-4 Mahkamah juga memerintahkan kepada DPP Partai Golkar untuk melaksanakan kembali (ulang) MUSDA III Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Sebagai pelaksana Musda, Mahkamah dalam amar ke-6 memerintahkan kepada DPP Partai Golkar menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan kembali MUSDA III.

Sedangkan untuk memastikan pelaksanaan kembali MUSDA III sesuai dengan ketentuan AD/ART dalam amar ke-7 mahakamah menetapkan pelaksanaan kembali MUSDA III dibawah pengawasan Mahkamah.
Perihal lain yang ditetapkan Mahkamah dalam putusannya adalah terkait kepesertaan, dalam amar ke-5 ditetapkan Peserta MUSDA III yang SAH adalah masing-masing:
1. DPP Partai Golkar
2. DPD Partai Golkar Provinsi (Plt)
3. Dewan Pertimbangan DPD Provinsi Papua Barat
4. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
a. DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak berdasarkan SK nomor: KEP-20/DPD/P.GOLKAR/PB/VII/2018 dengan Ketua Drs. Mohammad Uswanas dan Sekretaris Drs. Freddy Thie
b. DPD Partai Golkar Kabupaten Kaimana berdasarkan SK Nomor: KEP-01/DPD/P.GOLKAR/PB/I/2018
c. DPD Partai Golkar Kabupaten Manokwari berdasarkan SK nomor: KEP-132/DPD/P,.GOLKAR/PB/X/2017 dengan ketua Dady Narwawan dan Sekretaris Arnoldus Yeninar
d. DPD Partai Golkar Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan SK Nomor: KEP-169/DPD/P.GOLKAR/PB/XI/2017 dengan ketua Wempi Wely Rengkung dan sekretaris Orpa Nalce Dedaida
e. DPD Partai Golkar Kabupaten Maybrat berdasarkan SK nomor: KEP-11/DPD/P.GOLKAR/PB/IV/2018 dengan ketua Bernard Sagrim dan sekretaris Yuliana Bless
f. DPD Partai Golkar Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan SK Nomor: KEP-130/DPD/P.GOLKAR/PB/I/2017 dengan ketua Orgenes Wonggor dan Sekretaris Sostenens Wonggor
g. DPD Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat berdasarkan SK nomor: KEP-84/DPD/P.GOLKAR/PB/V/2017 dengan ketua Selviana Wanma dan Sekretaris Soleman Dimara
h. DPD Partai Golkar Kabupaten Sorong berdasarkan SK Nomor: KEP-170/DPD/P.GOLKAR/PB/XI/2017 dengan ketua Johny Kamuru dan Sekretaris Sudarmadji
i. DPD Partai Golkar Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan SK Nomor: KEP-05/DPD/P.GOLKAR/PB/IV/2020
j. DPD Partai Golkar Kabupaten Tambraw berdasarkan SK Nomor: KEP-144/DPD/P.GOLKAR/PB/IX/2017 dengan ketua Gabriel Asem dan sekretaris Yeremias Sedik
k. DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan SK Nomor: KEP-04/DPD/P.GOLKAR/PB/XII/2019
l. DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan SK Nomor: KEP-10/DPD/P.GOLKAR/PB/IV/2018
m. DPD Partai Golkar Kota Sorong berdasarkan SK Nomor: KEP-01/DPD/P.GOLKAR/PB/I/2016 dengan ketua Lamberthus Jitmau dan sekretaris Astrid Andi Sampara
5. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Partai Golkar
a. AMPG berdasarkan SK Nomor: KEP-08/DPD/P.GOLKAR/PB/IV/2018 dengan Ketua Haryono Maulana Kertozen May dan Sekretaris Petra Putra Otsinar
b. Pengurus Daerah KPPG
6. Pimpinan Daerah Organisasi Pendiri Partai Golkar
a. Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO 1957 Papua Barat
b. Dewan Pimpinan Daerah SOKSI Papua Barat
c. Dewan Pimpinan Daerah Ormas MKGR Papua Barat
7. Pimpinan Daerah Organisasi Didirikan Partai Golkar
a. DPD AMPI Provinsi Papua Barat
b. DPD HWK Provinsi Papua Barat
c. DPD Satkar Ulama Papua Barat
d. DPD Majelis Dakwah Islamiyah Papua Barat
e. DPD Al-Hidayah Papua Barat

Perselisihan MUSDA III Partai Golkar Papua Barat ini dimohonkan oleh 5 orang Pemohon yaitu Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM (Ketua DPD Kota Sorong) sebagai Pemohon I, Selviana Wanma (Ketua DPD Raja Ampat) sebagai Pemohon II, Dady Narwawan (Ketua DPD Manokwari) Sebagai Pemohon III, Dr. Mohammad Uswanas, M.Si. (Ketua DPD Fakfak) sebagai Pemohon IV dan Victor Juventus Gozalves May (Ketua DPD AMPI) sebagai Pemohon V.

Selviana Wanma selaku Pemohon V dalam kesempatan di Sorong Papua Barat memberikan keterangan kepada wartawan bahwa Ia sangat bersyukur setelah penantian panjang kurang lebih 5 bulan menjalani sidang, menyusun permohonan, menghadirkan saksi dan bukti lain dimuka persidangan, akhirnya Mahkamah memberikan status hukum bagi pelaksanaan Musda III Papua Barat yakni batal dan tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART, dan memulihkan statusnya sebagai Ketua DPD Raja Ampat yang berhak sebagai peserta yang sah dalam MUSDA ulang nantinya.

“Ini adalah kado tahun baru bagi kami semua pendukung pak LJ, setelah lima bulan menjalani sidang dan menunggu putusan akhirnya Tuhan menjawab melalui hakim Mahkamah doa dan harapan kami”.
Perempuan yang akrab disapa Selvi ini menyatakan bahwa sengketa yang timbul ini bertolak dari sikap yang kurang patut dicontoh dari senior partai yang mewakili Papua Barat di DPR RI, yang mana sebagai senior dan symbol Papua Barat yang kini menduduki kursi DPR RI untuk periode ke-3 semestinya berdiri ditengah dan melihat secara factual mana kader yang benar-benar mendapat dukungan, bukan malah memimpin Musda yang bertentangan dengan AD/ART demi untuk menjegal pak LJ.

Serangkain tindakan itu akhirnya runtuh dengan putusan Mahkamah yang final and binding ini. “Saya mau tegaskan disini bahwa sengketa ini diakibatkan oleh senior kita, wakil kita yang kita berikan suara untuk duduk di DPR RI, sebagai senior semestinya beliau berdiri ditengah, melihat dengan baik mana kader yang benar-benar didukung oleh pemilik suara, bukan memimpin MUSDA yang bertentangan dengan AD/ART hanya supaya LJ gagal jadi Ketua, akhirnya semua itu dipatahkan oleh putusan Mahkamah,"ungkap Selvi.

Dady Narwawan sebagai Pemohon III dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa Putusan ini berakibat hukum yaitu pemulihan hak dan kewenangan dirinya sebagai Ketua GOLKAR Manokwari juga sebagai peserta yang sah dalam Musda ulang nantinya.

Terhadap Putusan Mahkamah tidak ada upaya hukum lagi, olehnya itu putusan tersebut mengikat para pihak yakni pemohon dan termohon yang terdiri dari DPP Partai Golkar, serta subjek hukum yang disebutkan namanya sebagai termohon yaitu Mozes Rudy Timisela, Robert Joppy Kardinal selaku Pimpinan Sidang MUSDA III (Termohon III) serta SC dan OC dalam MUSDA III 15 Agustus 2020.

“Putusan ini memiliki akibat hukum yaitu pemulihan hak saya sebagai Ketua Golkar Manokwari yang sebelumnya Di Plt oleh Rudy Timisela 1 hari sebelum Musda. Terhadap putusan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yaitu UU Partai Politik 2/2011 tidak ada upaya hukum lagi, olehnya itu bersifat final dan mengikat. Mengikat kami para pemohon, Rudy Timisela dan Robert Kardinal sebagai Pemohon, DPP Partai Golkar serta subjek hukum yang namanya termuat dalam putusan itu.

Jadi sebagai kader putusan ini bukan saja harus dihormati melainkan juga harus diaati. Saya sudah menduduki kembali kantor GOLKAR Manokwari yang sebelumnya dalam penguasaan Plt, jadi tegas saya katakana tidak ada lagi Plt Manokwari yang masih bernyanyi di medsos mengaku diri Plt itu sedang berhalusinasi,”ungkap Daddy.

Lamberthus Jitmau selaku Pemohon I yang juga Bakal Calon Ketua menyatakan bahwa putusan ini mengakhiri perselisihan, Ia mengajak kader-kader yang sebelumnya berseberangan yang disebutnya sebagai teman-teman disebelah untuk bersatu dibawah rumah besar partai GOLKAR.

“Ibu Selvi sudah datang menyerahkan Salinan putusan Mahkamah Partai. Mahkamah Partai sudah memutus dan memberi keadilan kepada kami para pemohon. Mahkamah sudah membuktikan mana yang benar dan mana yang keliru, olehnya itu teman-teman disebelah tidak perlu malu lagi, mari bergabung di rumah besar ini untuk membesarkan partai dan memajukan papua Barat,"kata LJ.

Dalam kesempatan tersebut LJ menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir. Airlangga Hartarto, M.BA yang meskipun sebagai termohon namun tidak mengintervensi persidangan sehingga para hakim Mahkamah benar-benar menunjukkan imparsialitas dan menegakkan hukum partai serta memberikan keadilan sejati bagi para pemohon. Sikap bijaksana ini menurut LJ adalah bukti bahwa Ketua Umum layak menjadi Presiden RI selanjutnya.

“Selama persidangan hakim benar-benar mandiri olehnya itu yang diputus benar-benar berdasarkan fakta yang terungkap, meskipun DPP sebagai termohon. Jadi saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada bapak Ketua Umum, sikap bijaksana ini yang menunjukkan bukti bahwa beliau sangat layak menjadi Presiden RI 2024” tegas LJ.

Acara yang digelar di Kota sorong tepatnya di Kantor DPD Partai Golkar Kota Sorong pada sore tanggal 9 januari ini, adalah penyerahan Salinan putusan Mahkamah Partai Golkar yang dibawa dari Jakarta oleh Ketua GOLKAR Raja Ampat dan diserahkan kepada para pemohon sekaligus doa bersama sebagai wujud syukur atas suksesnya perjuangan mencari keadilan di Mahkamah Partai.

Dalam acara tersebut juga ditegaskan kembali oleh para peserta dukungan terhadap LJ sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat 2020-2025, dan dukungan kepada Bapak Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh peserta Musda yang terdiri dari DPD Partai Golkar Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, Manokari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Tambraw, dan dari unsur Organisasi Pendiri (KOSGORO dan SOKSI), Organisasi didirikan (AMPI dan HWK) serta Organisasi Sayap (AMPG) Provinsi Papua Barat.

fokus berita : #Adies Kadir #Selviana Wanma #Lamberthus Jitmau #Airlangga Hartarto #Rudy Timisela #Robert Kardinal