11 Januari 2021

Bupati Dodi Reza Dukung DPR Sahkan UU Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2022, Ini Alasannya

Berita Golkar - Bupati Musi Banyuasin (Muba) DR H Dodi Reza Alex menyatakan pihaknya mendorong disahkannya draf Rancangan Undang-undang Pemilu Pilkada Serentak 2022 yang saat ini masih dibahas komisi II DPR RI.

"Jadi ya kami mendorong agar disahkan Undang Undang tersebut supaya kami di daerah bisa mempersiapkan. Kan harus ada persiapan untuk KPU, NHPD dan semuanya," ungkap Dodi Reza Alex seusai menghadiri Muswil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel.di Hotel Aston Palembang, Sabtu (9/1/2021).

Dodi yang juga menjabat Ketua Umum DPD Tingkat 1 Partai Golkar Provinsi Sumsel ini berharap sebelum pertengahan tahun sudah disahkan oleh DPR RI.

Baca Juga: Wujud Peduli Masyarakat Terdampak COVID-19, AMPG Aceh Bagikan Sembako di Bireuen

"Saya mendengar wacana opsi di DPR RI. Itu ada dua opsi usulan di DPR. Dua duanya memang masuk 2022 itu tetap ada Pilkada. Mudah-mudahan sebelum pertengahan tahun sudah disahkan oleh DPR RI," kata Dodi yang mantan anggota DPR RI dua periode.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex-Beni Hernedi, akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang.

Namun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di bumi Serasan Sekate dengan ibu kota Sekayu tersebut, hingga saat ini belum ada putusan resmi dari KPU RI, akan dilaksanakan pada tahun berapa.

Baca Juga: Mahkamah Partai Batalkan Musda, Kader Golkar Papua Barat Apresiasi dan Dukung Airlangga Capres 2024

Mengingat, sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tidak ada Pilkada lagi hingga 2024 (Pemilu serentak baik Pilpres, Pileg dan Pilkada). Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriadi mengungkapkan, Pilkada masih kemungkinan dilaksanakan di bawah kurun waktu 2024 nanti.

Saat ini draf Rancangan Undang- undang Pemilu masih dibahas komisi II DPR RI. Hepriyadi menerangkan jika pelaksanaan Pilkada masih bisa dilaksanakan sendiri nantinya, harus ada payung hukum yang jelas yaitu Undang- undang baru.

"Jadi, harus berdasarkan Undang-ndang baru, karena kalau Undang- Undang no 10 tahun 2016 serentaknya di tahun 2024. Sehingga kita minta pemerintah dan DPR untuk mendorong lahirnya undang- undang ini," tandasnya.

Baca Juga: Sampaikan Duka Cita, Azis Syamsuddin Minta Publik Tak Berspekulasi Soal Kecelakaan SJ 182

Ia pun menerangkan, dikarenakan di Sumsel pada 2017 lalu terdapat Pilkada Kabupaten Musi Banyuasian (Muba), maka kalau akan dilaksanakan pada 2022, maka tahapannya sudah dimulai tahun 2021.

"Artinya dipertengahan 2021 ini sudah diundangkan (undang- undang baru), karena kita harus menyiapkan NPHD, dan tahapan penyelenggaraan. Sebab tahapan minimal 1 tahun sebelum hari H," pungkasnya.

Di Sumsel, selain Kabupaten Muba (pilkada 2022), terdapat 9 Kabupaten/ kota termasuk tingkat provinsi yang seharusnya dilaksanakan Pilkada pada tahun 2023, mengingat pelaksanaan Pilkada sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2018 lalu.

Sembilan Kabupaten/ kota itu, yaitu kota Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, OKI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawan, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. {palembang.tribunnews}

fokus berita : #Dodi Reza