14 Januari 2021

Ichsan Firdaus Minta Kementan Realistis Hitung Estimasi Produksi Komoditas Pertanian

Berita Golkar - Anggota Komisi IV DPR RI, Mohammad Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian (Kementan) tidak berlebihan dalam menghitung estimasi produksi komodditas pertanian.

Hal itu disampaikan pada Rapat Dengan Pendapat dengan Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Prasaran dan Sarana Pertanian dan Kelapa Badan Ketahanan Pangan, di Jakarta, Rabu (13/1).

Politisi Partai Golangan Karya (Golkar) mengingatkan bahwa kenaikan harga gula pada April 2020 akibat kesalahan estimasi. Karena itu, dia meminta Kementan agar realistis dalam membuat perkiraan.

Baca Juga: Ace Hasan Desak Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Turunkan Angka Stunting Pada Anak Indonesia

"Nanti kemudian bawang putih mengalami kelangkaan menjelang lebaran gara-gara kesalahan kita mengistimasi. Betul nggak, konsumsi kita itu 492 ribu ton. Jangan-jangan 700 ribu ton, Pak. Nah, artinya berapa produksi, berapa kebutuhan konsumsi juga harus kita hitung ulang," ujarnya.

"Okelah data kebutuhan itu dari Badan Pusata Statistik (BPS), saya setuju. Kita nggak bisa ganggu gugat keputusan itu. Tapi estimasi produksi, namanya juga perkiraan, tapi realistislah dalam memahami itu," sambungnya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan perluasan lahan kedelai seluas 125 hektare di tahun 2021, dengan anggaranRp 180 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Hetifah Dorong Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer yang Telah Lama Mengabdi Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes

"Saya hanya ingin mengingatkan realistislah pada posisi yang sekarang. Bagaima kemudian produksi kedelai 125 hektare tiba-tiba kita potong anggaran terus menjadi masalah," katanya.

"Okelah 125 hektare kedelai. Sekarang, bagaimana kondisi petaninya, bagaimana kondisi biaya produksinya, bagaimana kondisi harga jual di tingkat petani. Ini bermasalah semua. Jadi, jangan paksakan program yang memang tidak bisa dilaksanakan, buang-buang anggaran," sambungnya.

Sebaliknya, menurut jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu bahwa impor kedelai bukan barang haram jika memang diperlukan di dalam negeri, meskipun harus tetap dikendalain.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ajak Masyarakat Lebih Menghargai Jerih Payah Petani

"Pak ketua (Sudin, Red) tadi bilang ada 7,1 juta ton kedelai itu gimana mengendalikannya, Pak. Walaupum itu bukan kewenangan Kementan, tapi Perdangan. Tapi menurut saya kementan harus menlindungi petani," ujar dia.

"Bayangkan, 1 hektare keuntungan 1 juta. Dari mana logikanya kedelai memaksakan untuk memperluas area kalau kita tidak melihat unsur yang lain, unsur produksi, harga jual dan sebagainya. Yang seperti ini tolong dihitung ulang," ujarnya.

Karena itu, dia meminta Kementan agar merevisi ulang data kedelai tersebut. "Karena data itulah menentukan bagaimana kita kedepannya mengambil keputusan 2021," katanya. {jurnas}

fokus berita : #Ichsan Firdaus